Upaya Penutupan Merpati Sudah Ada sebelum Dahlan jadi Menteri

Rabu, 30 Oktober 2013 – 16:44 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan bahwa keputusan untuk menutup PT Merpati Nusantara Airlines merupakan keputusan yang sudah lama tercetus, sebelum dirinya menjabat sebagai menteri.

Hal ini dia katakan untuk meluruskan pemberitaan terkait keinginan dirinya untuk menutup Merpati.

BACA JUGA: Dahlan Iskan Yakin Pertamina Mampu Kelola Blok Mahakam

"Soal Merpati ada yang bilang saya akan menutup, bukan seperti itu maksudnya. Pas saya jadi menteri itu sudah ada kesimpulan bahwa Merpati ditutup saja. Jadi itu bukan saya yang menyimpulkan. Kesimpulan itu sudah ada jauh sebelum saya jadi menteri," papar Dahlan di Kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Rabu (30/10).

Dahlan mengatakan dirinya hanya melanjutkan keputusan itu. Makanya dia berusaha mencari jalan keluar menyangkut nasib karyawan yang bekerja di Merpati.

BACA JUGA: Pengakhiran Kontrak Molor, Tetap Yakin Inalum Dikuasai RI

"Kalau Merpati ditutup terus nasib karyawannya bagaimana?. Kemudian saya tawarkan ada pesangon yang baik yaitu lahan 2 hektar untuk kebun sawit. Dengan 2 hektar itu bisa hidup,  menyekolahkan anak, tapi mereka tidak mau dan meminta untuk diberikan kesempatan hidupkan Merpati, saya setuju, silahkan," tutur pria asal Magetan ini.

Meski keputusan untuk menghidupkan Merpati itu disetujui Dahlan, dia tetap memberikan beberapa syarat.

BACA JUGA: Kemampuan Bayar Utang RI Meningkat

"Boleh saja asalkan pertama, tidak minta uang, kedua tidak minta subsidi dan akhirnya manajemen sepenuhnya memikirikan bagaimana Merpati bisa hidup. Mereka sanggup, dicoba menjalankan itu," jelas dia.

Sejauh ini Dahlan tetap berkeyakinan bahwa jalan yang terbaik untuk melebur utang Merpati melalui jalur rekstrukturisasi saham.

"Kalau harus dibantu, bantuan besar untuk Merpati yaitu diadakan rekstrukturisasi utangnya. Disetujui utangnya jadi saham itu beres karena dengan utangnya jadi saham maka Merpati bisa cari pinjaman. Kalau cara itu saya setuju. Tapi itu tidak hanya saya yang harus setuju, tapi Menkeu, DPR, dan seluruh stakeholder juga harus setuju," pungkasnya. (chi/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunda Perubahan Fraksi dan Lot Saham


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler