jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) juga tidak percaya begitu saja dengan statemen para petinggi KemenPAN-RB yang menyatakan honorer K2 yang gagal, tetap boleh bekerja, sembari menunggu penjabaran UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pernyataan MenPAN-RB Azwar Abubakar yang menyebut nasib honorer K2 gagal diserahkan ke masing-masing pemda, juga dinilai pernyataan yang tidak didasari aturan yang jelas.
BACA JUGA: Guru Honorer Ancam Gelar Demo Telanjang
"Sekali lagi FHI menegaskan bahwa pemerintah harus segera membuat juklak tertulis dan tegas dalam penanganan honorer k2 yang tidak lulus. Hal ini untuk meredam kegalauan dan gejolak jika hal ini tidak dituntaskan. Jangan hanya dengan pernyataan lisan, tapi harus ada dibuat aturan yang tegas," kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Presidium FHI Pusat Eko Imam Suryanto dalam keterangan persnya kepada JPNN, Minggu (17/2).
FHI juga mendesak pemerintah segera membuat aturan penjabaran Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
BACA JUGA: Rizal Ramli: Kini yang Bercokol Rezim Pencitraan
Penjabaran dalam bentuk PP harus mengakomodir seluruh honorer K2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Atau menambah kuota untuk bisa mengangkat kembali honorer K2 yang tidak lulus, khususnya guru," ujar Eko. (sam/jpnn)
BACA JUGA: FHI Klaim Honorer K2 Tua Banyak yang tak Lulus
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Pemilu, Waspadai Mafia Politik dan Hukum
Redaktur : Tim Redaksi