Urusan Selamatkan TKI Jangan Berharap ke Satgas

BANJARMASIN - Anggota Komisi IX DPR, Arif Minardi, berharap Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin tetap memposisikan diri sebagai pihak yang terdepan dalam menyelesaikan berbagai kasus TKI asal Kalimantan Selatan yang kini terancam hukuman qisas (pancung) di Arab Saudi.

"Posisi yang terbaik, gubernur dan seluruh jajarannya tetap mengambil posisi terdepan dalam membela hak-hak warganya yang kini terancam hukuman pancung di Arab SaudiItu yang terbaik

BACA JUGA: KY Berharap Kewenangan Menyadap Tak Dicoret

Kalau diserahkan ke Satgas TKI, saya pesimis ini bisa selesai secara optimal," kata Arif Minardi, di hadapan gubernur Kalsel dan jajarannya, di Banjarmasin, Senin (25/7).

Menurut Arif, melihat orang-orang yang kini ditugasi di Satgas TKI dengan misi khusus menangani hukuman qisas memang tidak banyak yang perlu diharapkanAlasannya, mayoritas mereka adalah orang-orang pensiunan yang dulunya tidak memiliki track record yang meyakinkan.

"Mayoritas orang di Satgas TKI itu adalah pensiunan, dan masa dinasnya dulu tidak punya track record yang meyakinkan

BACA JUGA: Hanya 10 Persen RPH Punya Sertifikat Halal

Jadi tidak mungkin mengharapkan sesuatu pada mereka," kata Arif Minardi.

Demikian juga halnya dengan BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menurut politisi PKS itu, juga sulit untuk diberi kepercayaan mampu mengawal para TKI di luar negeri.

Dicontohkannya dalam kasus TKI yang telah dieksekusi pancung, Ruyati"Khabar mengenai Ruyati itu divonis qisas oleh Pengadilan Arab Saudi sampai ke keluarganya satu tahun setelah vonis diterbitkan dan berita itu diterima dari tetangga Ruyati di Bekasi yang juga jadi TKI di Arab Saudi," ungkap Arif.

Selain itu, dia juga menilai seorang presiden terlihat standar saja responnya disaat warga negaranya divonis hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi

BACA JUGA: MK Anggap Rekonstruksi tak Perlu

"Disisi lain, pemerintah mengelu-ulakan bahwa TKI adalah pahlawan devisaTapi ketika divonis mati, koq diam-diam saja," tanya Arif Minardi.

Di tempat yang sama, politisi partai Golkar Hernani Hurustiati mengatakan, sekiranya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara RI berkenan menulis surat kepada Kepala Negara Arab Saudi, pasti DPR akan mengawal surat tersebut sesuai dengan akses yang dimiliki oleh legislatif dan memberikan apresiasi.

"Setidaknya, melalui jalur formal maupun jalur informal, DPR tentu akan mendiskusikannya dengan Parlemen Arab Saudi," tegas Hernani.

"Tapi yang sangat kita sesalkan, hingga kini DPR belum mendapat khabar soal ada atau tidaknya Kepala Negara RI menulis surat ke Kepala Negara Arab Saudi," imbuhnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Fungsi Teritorial Loyo, Teroris Kian Marak