jpnn.com, JAKARTA - Rencana penerapan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) di jenjang SD yang mengujikan delapan mata pelajaran (mapel), mulai menuai penolakan.
Diantaranya disuarakan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI). Mereka meminta kebijakan ini dibatalkan.
BACA JUGA: USBN SD 8 Mapel Diterapkan 2018, tapi Minim Sosialisasi
Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim menegaskan rencana pemerintah menerapkan USBN di SD untuk delapan mapel wajib dibatalkan.
’’Ini jelas upaya menentang pendidikan karakter,’’ katanya saat dihubungi kemarin (29/12).
BACA JUGA: USBN, Siswa SD Dipaksa Belajar Serius Semua Mapel
Dia menjelaskan penambahan mapel di USBN jenjang SD itu berlawanan dengan penguatan pendidikan karakter yang digaungkan Presiden Joko Widodo.
Sebab pada praktiknya nanti, penambahan mapel itu bakal semakin membuat sisi dan guru berpacu mengejar angka USBN setinggi-tingginya.
BACA JUGA: Mulai 2018, USBN untuk Semua Mata Pelajaran
Sehingga upaya penguatan pendidikan karakter di SD, yang menjadi pondasi pendidikan masa depan, bakal kian terabaikan.
Menurut dia pembelajaran di SD sebaiknya berfokus pada penanaman dan penguatan pendidikan karakter.
Selain itu konsekuensi adanya 25 persen butir soal USBN dari Kemendikbud, bakal menjadi beban di banyak sekolah. Sebab tidak bisa dipungkiri kondisi SD di Indonesia sangat beragam kualitasnya.
’’Masih banyak SD yang guru PNS-nya hanya dua orang. Bahkan ada yang satu orang, itupun merangkap sebagai kepala sekolah,’’ ungkapnya.
Ramli juga menjelaskan memperbanyak jumlah mapel dalam USBN di SD menjadi cermin bahwa pemerintah pusat tidak percaya kepada sekolah.
Sebaiknya urusan ujian akhir di SD dipasarahkan kepada guru di masing-masing sekolah.
Bagi Ramli pemerintah sejatinya tidak perlu menambah persoalan baru. Khusus untuk pendidikan jenjang SD, pemerintah pusat harusnya berfokus pada pemenuhan layanan dasar seperti dicukupinya jumlah guru PNS di seluruh unit SD.
’’Siapa guru yang akan mengajari siswa menghadapi USBN. Gurunya saja tidak ada,’’ paparnya.
Terkait mulai munculnya penolakan pelaksanaan USBN di jenjang SD untuk delapan mapel itu, belum ada tanggapan resmi dari Kemendikbud maupun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Sebelumnya Ketua BSNP Bambang Suryadi mengatakan sampai saat ini mereka belum menggelar sosialisasi resmi terkait penambahan mapel USBN di SD dari tiga jadi delapan.
Alasannya BSNP masih menunggu keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) terbaru tentang Ujian Nasional (Unas) dan USBN.
Selama ini rujukan penyelenggaraan Unas dan USBN adalah Permendikbud 3/2017. Namun menurut Bambang Permendikbud ini harus direvisi.
Sebab didalamnya belum diatur penyelenggaraan USBN di jenjang SD. Termasuk ketentuan delapan mata pelajaran yang di-USBN-kan.
Kedelapan mapel yang diujikan dalam USBN jenjang SD itu adalah bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam (IPA), matematika, dan ilmu pengetahuan sosial (IPS).
Kemudian pendidikan kewarganegaraan (PKn), seni budaya dan prakarya (SBDP), pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK), serta agama. (wan)
Perbedaan Ujian Akhir di SD
2017:
Bernama Ujian Sekolah (US)
Terdiri dari tiga mata pelajaran
Bahasa Indonesia, matematika, dan IPA
20 – 25 persen butir soalnya dibuat oleh Kemendikbud
Sisa butir soal lainnya dibuat oleh guru
2018 (penerapan menunggu Permendikbud):
Bernama Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Terdiri dari delapan mata pelajaran
Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), seni budaya dan prakarya (SBDP), pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK), dan agama
20 – 25 persen butir soalnya dibuat oleh Kemendikbud
Sisa butir soal lainnya dibuat oleh guru
Sumber : Badan Standar Nasional Pendidikan
BACA ARTIKEL LAINNYA... 20 Persen Soal USBN SD Dibuat Kemendikbud
Redaktur & Reporter : Soetomo