JAKARTA - Maraknya dugaan praktik mafia anggaran di DPR yang ditengarai dipicu kepentingan elite politik untuk membiayai operasional parpol masing-masing, sebenarnya bisa dicegahSalah satu caranya, APBN secara transparan menganggarkan dana operasional untuk tiap parpol sesuai dengan perolehan kursi di DPR.
Setidaknya ini yang menjadi usulan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat diskusi “Menimbang Usulan Panja Mafia Anggaran DPR” di gedung DPR, kemarin (28/7)
BACA JUGA: Pimpinan MPR dan DPR Kritik Perilaku Pimpinan KPK
Menurutnya, jika diberlakukan, ide ini minimal bisa mengurangi kecenderungan tangan-tangan fraksi untuk memainkan anggaran saat pembahasan di DPR.“Lebih baik dijatahi saja partai politik itu dalam APBN
BACA JUGA: Konstitusi Didorong Adopsi Penyederhanaan Parpol
Menurutnya, sepanjang APBN tidak mengalokasikan anggaran untuk parpol secara transparan seperti sekarang ini, praktik mafia anggaran di alat kelengkapan kerja DPR yang notabene diisi oleh kader-kader parpol akan tetap sulit untuk ditekan
Pengamat politik anggaran Ramson Siagian mengatakan, praktik mafiasi anggaran tidak bisa menutup mata karena memang juga dimotivasi oleh masih belum adanya keberpihakan yang nyata anggaran terhadap partai politik sebagai penyangga utama demokrasi
BACA JUGA: Pimpinan DPR Tak Sepakat Panja Mafia Anggaran Dibentuk
“Saya kira pos anggaran politik di APBN pantas untuk diadakanIni agar tidak memaksa parpol menyiasasti APBN sebagai sumber utama keuangan partai,” terangnya
Sedikit berbeda, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengatakan, mafia anggaran tidak hanya ada di satu tempat saja, yakni di parlemenKalau ada di parlemen itu menurutnya juga tidak berdiri sendiriSemua saling berkaitan“Tidak mungkin hanya ada di legislatif saja apabila tidak ada respon dari eksekutif sendiri,” paparnya(did)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Siap Proses Permohonan Pembubaran Parpol
Redaktur : Tim Redaksi