JAKARTA - Gagasan dibentuknya panitia kerja (panja) mafia anggaran bisa jadi terganjal di internal DPRPimpinan DPR nampaknya belum sependapat jika dibuka penyelidikan internal atas maraknya praktek mafia di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Kalau saya lebih condong diselesaikan di KPK saja, itu (panja mafia anggaran) belum perlu," kata Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (28/7).
Menurut Priyo, posisi mafia anggaran selama ini selalu ditudingkan kepada DPR
BACA JUGA: MK Siap Proses Permohonan Pembubaran Parpol
Padahal, posisi DPR selama ini hanya memberikan pandangan atas formulasi anggaran yang disusun pemerintahBACA JUGA: Andai Dibiayai APBN, Parpol Bakal Tetap Korup
"Posisi panja kan dibentuk kalau penegak hukum mandegDengan kewenangan budgeting yang dimiliki DPR, Priyo menilai parlemen belum bisa menandingi kemampuan infrastruktur pemerintah
BACA JUGA: Parpol Minta Dibiayai Dari APBN
Justru, yang harus dipikirkan bagaimana DPR menjadi lembaga yang berwenang merencanakan anggaran"Selama ini kan semuanya pemerintah melalui Kementrian Keuangan, padahal kita (DPR) juga berhak," kata dia.Sistem penganggaran, kata Priyo, seharusnya bisa bergeser dari pemerintah ke DPRDengan begitu DPR juga bisa mengetahui celah-celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran"Terlebih dahulu, DPR harus memiliki infrastruktur seperti pemerintah," tandasnyaPriyo membayangkan keberadaan sebuah lembaga khusus milik DPR yang diisi tenaga-tenaga ahli yang mumpuni di bidang anggaran"Idealnya di sini dibentuk Pusat Budgeting Center," tandasnya
Sejumlah kasus terkait mafia anggaran terungkap dalam DPR periode 2009-2014Salah satunya sempat dibuka anggota Banggar Wa Ode Nurhayati terkait praktek mafia anggaran di Dana Penyesuaian Infrastruktur DaerahSelain itu, kembali pula terungkap praktek mafia anggaran dalam proyek wisma atlet, seiring nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dari tempat persembunyiannya.
Terkait itu, secara terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengakui adanya mafia anggaran di tubuh legislatifDia menyatakan, ada beberapa anggota dewan yang turut "bermain" dengan pihak eksekutif atau pihak lainnya, seperti pengusaha, sehubungan dengan penyusunan anggaran"Mafia anggaran itu ada," ujar Tamsil Linrung, saat acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (28/7)
Dia menambahkan, hingga saat ini, sudah ada beberapa yang ketahuan melakukan hal tersebut"Ada yang dalam proses hukum dan ada yang ditahan," imbuh politisi PKS tersebut
Namun, lanjut Tamsil, mafia anggaran sesungguhnya bukan hanya di satu tempatEksekutif dianggapnya juga menjadi salah satu lahan subur tempat para mafia anggaran"Kalau enggak direspons sama eksekutif, ya enggak mungkin terjadi," tandasnya.
Karena itu lah, terkait rencana pembentukan Panja Mafia Anggaran, Tamsil menyatakan secara prinsip sepakatNamun, dia menegaskan, bahwa sudah seharusnya wilayah kerja panja tidak hanya mencakup dugaan mafia anggaran di legislatif
Menurut dia, tak terlalu banyak sebenarnya potensi anggaran yang bisa dimainkan di DPRDia menunjukkan, ruang memainkan anggaran di parlemen biasanya hanya pada pos anggaran optimalisasiPada APBN 2010, misalnya, dari total APBN sebesar Rp 1.320 triliun, hanya Rp 10 triliun yang berstatus optimalisasi. "Kalau mau lihat mafia anggaran harus dilihat menyeluruh, kalau di DPR itu kecilKita tinggal Rp 10 triliun itu, selebihnya di eksekutif," tambahnya(bay/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPC Bantah Terima Suap dari Anas
Redaktur : Tim Redaksi