JAKARTA - Parpol yang menjadi koalisi Partai Demokrat dalam mendukung SBY dalam pilpres ini, tidak serta-merta mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet pemerintahan mendatangKetua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, struktur kabinet adalah hak prerogatif penuh SBY jika nantinya resmi diangkat sebagai presiden periode 2009-2014.
"Sekalipun banyak usulan yang masuk dari parpol koalisi, Pak SBY tentulah memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan pembantu-pembantunya
BACA JUGA: Golkar Merapat ke SBY, Koalisi Mulai Gelisah
Jika usulan parpol dinilai tidak cocok, maka usulan itu akan menjadi proposal saja," sebut Anas dalam diskusi bertemakan "Menghitung Jatah Kursi dalam Kabinet" yang berlangsung di Gedung Nusantara I, di Jakarta, Kamis (16/7).Menurutnya, berbagai pertimbangan akan digunakan untuk menyusun struktur kabinet pemerintahan mendatang
BACA JUGA: PKS Tetap Tolak Golkar Ikut Kabinet SBY
"Jadi memang menteri tidak mesti dari kalangan parpol," ucap Anas.Meski demikian, lanjut Anas, masyarakat juga harus memahami, kabinet pemerintahan mendatang adalah representasi dari koalisi
BACA JUGA: JK Restui Yuddy Chrisnandi Pimpin Golkar
"Jadi kalaupun kabinet diisi oleh kalangan parpol, maka arahnya tetap saja profesionalisme, bukan politik," papar Anas.Ia menambahkan, SBY tidak hanya mengedepankan profesionalisme dan kecakapan seorang calon menteri, namun juga loyalitasSebab dari manapun asal menteri itu, hakikatnya ia adalah pembantu presiden dalam menjalankan tugasnya setelah bergabung dalam kabinet"Untuk itu, loyalitas juga adalah syarat mutlak," pungkasnya.(lhl/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Pilpres, BUMN Harus Diaudit
Redaktur : Tim Redaksi