jpnn.com, MATARAM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dikbud) NTB mengusulkan pengangkatan 5.200 pendidik dan tenaga kependidikan honorer ke gubernur.
Pengangkatan pegawai dan guru honorer terbuka bagi siapa saja melalui tes.
BACA JUGA: 1.011 Honorer Mendapat SK Bupati
“Tak mesti yang honor sekarang yang bisa ikut tes, tapi yang baru lulus kuliah juga bisa ikut,” tegas Kadis Dikbud NTB H Muhammad Suruji beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, saat ini guru dan pegawai honorer SMA/SMK di NTB 9 ribu lebih. Sementara yang dibutuhkan hanya lima ribu lebih.
BACA JUGA: Bu Guru Jengkel Gara-gara Setiap Hari dapat Kiriman Foto…Hiiii
“Guru sekitar tiga ribuan yang akan kita ambil, sisanya pegawai,” sebut dia.
Guru dan pegawai yang lulus tes ini nantinya akan mendapat SK langsung dari gubernur. Mereka akan digaji layaknya pegawai dan guru PNS yang akan disesuaikan dengan APBD Pemprov NTB.
BACA JUGA: Honorer Digerebek di Sebuah Barak
“Mereka yang honorer ini nanti tidak perlu menunggu tiga bulan untuk digaji, namun satu bulan mereka sudah digaji. Bahkan mereka juga mendapat tunjangan dari pemprov kayak PNS,” akunya.
Dalam seleksi ini nantinya ada tes kompetensi dasar, baru dilanjutkan dengan tes kompetensi bidang.
Guru dan pegawai memiliki kemampuan di atas rata-rata atau yang memenuhi passing grade yang akan menerima SK gubernur.
Terpisah Ketua PGRI NTB H Ali Rahim mengatakan, wacana Dikbud NTB akan mengangkat 5.200 guru dan pegawai honorer masih ngambang.
Ia menyebutkan, dari informasi didapatkan di internal Dikbud sendiri belum pasti jumlah guru dan pegawai honorer yang akan diangkat pemprov. “Saya rasa ini belum jelas,” kata Ali.
Sampai ini sambung Ali, pengangkatan honorer belum jelas. Sebab, tidak ada tanda-tanda akan ada pengangkatan honorer.
Jika diihat dari data Dikbud NTB yang hanya membutuhkan 5 ribu lebih guru honorer jelas keliru. Sebab, honorer di NTB 9 ribu lebih. Jadi semua ini mestinya diakomodir oleh pemprov.
“Logikanya tidak mungkin kabupaten/kota mengangkat honorer jika tidak dibutuhkan,” ucapnya.
Ia menambahkan, di Mataram saja yang menjadi ibu kota provinsi masih kekurangan guru, terutama guru SMK.
Apalagi daerah lain yang jauh dari ibu kota. “Di SMKN 1 Sekotong hanya ada dua guru negerinya,” pungkasnya. (jay/r7)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Tolak Isi Draf Permendikbud tentang Asosiasi Guru Mapel
Redaktur & Reporter : Soetomo