Usut Keterlibatan Pemda, DPD Turunkan Tim ke Bima

Senin, 26 Desember 2011 – 19:04 WIB

JAKARTA - Tak ingin berlama-lama, DPD langsung menurunkan tim untuk melihat langsung dan mencari sebab kerusuhan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang pecah Sabtu (24/12)Ketua DPD, Irman Gusman mengatakan yang ditugaskan ke Bima adalah dua senator yaitu Farouk Muhammad dan Baidiah yang merupakan putra-putri asal provinsi yang berbatasan dengan Bali, itu

BACA JUGA: PKS Kutuk Penanganan Represif Aparat

Apalagi, Farouk Muhammad merupakan bekas anggota Polri yang selama ini dikenal memiliki kredibilitas tinggi
“DPD sangat peduli dengan kejadian tersebut," kata Irman, Senin (26/12).

Ia menambahkan, Tim DPD akan mempelajari keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi baik Pemerintah Kabupaten

BACA JUGA: Polisi Dianggap Telah Langgar Konstitusi

Dia menegaskan,  tentu dalam membangun bangsa ini tidak anti investor
"Tapi bagaimana menjebatani kepentingan investor dan rakyat

BACA JUGA: Tim Khusus Lacak Provokator Demo

Tidak boleh juga mendikotomikan," katanya.

Irman menegaskan, DPD melihat akar persoalan konflik kepentingan masyarakat dan investor dimana kelihatannya kepolisian terjebak untuk memihak"Kita mau agar kejadian ini menjadi pelajaran yang terakhir buat polisi untuk lebih menjadi alat negara," katanya.

Dia menegaskan, polisi jangan mau diperalat oleh kepentingan sepihakMakanya, Irman mengharapkan ke depan polisi harus melakukan reformasi dan penangangan secara dialogis dan musyawarah"Jangan lakukan pendekatan dengan menggunakan senjataPolisi yang berwajah manusiawilah yang dicintai masyarakat,” katanya.

Irman pun meminta rakyat  harus memahami tugas-tugas aparat kepolisianKalau memang mau melakukan demonstrasi, kata dia,  maka rakyat harus paham dan mengikuti aturan"Polisi tidak boleh keras dan rakyat juga tidak boleh anarkisPolisi harus berpihak kepada rakyat karena polisi adalah alat negara yang dibiayai oleh rakyat,” tegasnya

Irman mengatakan soal usulan status status Polri diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung,  tidak menjadi isu pentingNamun, kata Irman, yang lebih penting justru bagaimana konsolidasi dalam meningkatkan citranya di masyarakat.
Kata dia, selama ini reformasi di tubuh Polri tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat"Tapi kita juga harus akui ada perubahan-perubahan dan peningkatan kinerja Polri,” pungkasnya

Seperti diketahui, tiga pengunjuk rasa dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang tewas di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12)Mereka adalah Arief Rahman (19), Syaiful (17), dan Ansyari (20) yang tewas akibat tembakan peluru yang diduga  dari aparat keamanan

Informasi yang dihimpun, Ketiga korban bersama para pengunjuk rasa lainnya, menutup jalur lalu lintas ke Pelabuhan Sape sejak 20 Desember 2011Mereka  menuntut pencabutan SK Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2010 tentang izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan pembebasan seseorang berinisial AS, tersangka pembakaran kantor Camat Lumbu yang terjadi pada 10 Maret 2011 dan telah diserahkan ke kejaksaan(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Akhir Pekan untuk Keluarga dan Tuhan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler