Usut Korupsi Pengadaan Lahan di Pemprov DKI, KPK Periksa Petinggi PT Nusa Kirana Real Estate

Senin, 09 September 2024 – 14:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Chief Operating Officer PT Nusa Kirana Real Estate (NKRE) David Gamal Nasser Akilie dan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory C. Pinontoan pada Senin (9/9). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Chief Operating Officer PT Nusa Kirana Real Estate (NKRE) David Gamal Nasser Akilie dan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory C. Pinontoan pada Senin (9/9).

Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta di Rorotan, Jakarta.

BACA JUGA: Rieke Minta Keadilan untuk Nyoman Sukena, Singgung Kasus Toni Tamsil dan Nurul Gufron KPK

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama DGNA dan YCP," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangannya, Senin (9/9).

Patut diketahui, KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencegah sepuluh orang ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di daerah Rorotan, Jakarta Utara, oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yakni PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

BACA JUGA: KPK Sebut Ratusan Calon Kepala Daerah Belum Lengkapi Data LHKPN

Pengusutan kasus rasuah pengadaan lahan di Rorotan adalah hasil pengembangan perkara mantan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pencegahan 10 orang untuk tidak meninggalkan wilayah hukum Indonesia berlaku selama enam bulan. Jangka waktu pencegahan dapat diperpanjang dengan menyesuaikan kepentingan penyidikan.

BACA JUGA: Pimpinan KPK Diduga Cawe-Cawe di PK Mardani Maming, Dewas Bereaksi Begini

“Bahwa terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ (Sarana Jaya) pada tanggal 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan pada 10 orang,” kata Budi. (tan/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Penyimpangan Kuota Haji Tambahan, Pansus DPR RI Buka Opsi Libatkan KPK


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler