jpnn.com, JAKARTA - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2019 mencapai USD 383,3 miliar atau sekitar sekitar Rp 5.463 triliun.
Angka itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 190,2 miliar atau setara Rp 2.711 triliun serta utang swasta, termasuk BUMN, yang mencapai USD 193,1 miliar atau sekitar Rp 2.752 triliun.
BACA JUGA: 2 Cara Tingkatkan Produksi Kopi
Nominal utang luar negeri Indonesia naik 7,2 persen secara year on year (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
’’Secara tahunan, ULN Indonesia pada Januari 2019 tumbuh relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya,’’ kata Direktur Eksekutif-Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko, Jumat (15/3).
BACA JUGA: Rupiah Tertekan Sentimen Global dan Lokal
Peningkatan utang tersebut disebabkan adanya neto transaksi penarikan utang luar negeri dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap USD.
Dengan demikian, utang investor asing dalam rupiah, nilainya lebih tinggi dalam denominasi USD.
BACA JUGA: Investor Asing Bawa Masuk Duit Rp 59,9 Triliun
Kenaikan posisi utang luar negeri memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai belanja negara dan berinvestasi.
Terutama pada sektor-sektor prioritas yang dibiayai pemerintah dengan dana utang luar negeri tersebut.
Di antaranya, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, konstruksi, jasa pendidikan, administrasi pemerintah, dan jasa keuangan plus asuransi.
Onny menegaskan, utang luar negeri berjangka panjang tetap mendominasi. Pangsa pasarnya mencapai 86,2 persen dari jumlah total.
’’Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan,” kata Onny.
Pengamat Indef Bhima Yudhistira mengatakan, front loading utang untuk membiayai belanja rutin, khususnya persiapan gaji ke-13 dan 14, menjadi pemicu meningkatnya utang luar negeri.
Selain itu, pemerintah manfaatkan inflow capital dari investor asing yang begitu deras masuk ke negara berkembang.
Hal senada disampaikan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah.
Dia mengatakan, penyebab meningkatnya ULN adalah penerbitan surat-surat utang global sejak Desember lalu.
Utang itu digunakan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 secara front loading.
Penerbitan surat-surat utang global tersebut, menurut Piter, memicu kenaikan cadangan devisa.
Namun, semua itu sudah menjadi bagian dari rencana pemerintah dalam APBN tahun ini yang totalnya mencapai Rp 359,3 triliun.
’’Utang ini memang dibutuhkan pemerintah,” kata Piter. (ken/nis/c7/hep)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Industri Berpeluang Dongkrak Perekonomian Kalimantan Selatan
Redaktur : Tim Redaksi