jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tommy Legowo menyebut, lahirnya Undang-Undang tentang Desa merupakan sebuah revolusi tanpa darah yang terjadi di Indonesia. Dari sisi progresivitas, UU Desa sangat dahsyat karena terdapat perspektif baru pemerintahan dengan adanya otonomi berjenjang, yaitu otonomi kabupaten/kota dan otonomi desa.
“Jika terimplementasi, UU Desa akan menciptakan 74.093 Singapura di seluruh Indonesia, karena UU Desa memungkinkan desa membentuk city state yang sebenarnya,” ujar Tommy, Rabu (23/9).
BACA JUGA: Airin Kagumi Sosok Bang Buyung, Ini Kalimat yang Disampaikan
Tommy menilai perlu dilakukan pengaturan kapasitas desa agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi city state. Artinya, desa harus didorong untuk bisa membangun seperti halnya sebuah pemerintahan, baik dalam aspek politik, sosial, maupun ekonomi.
“Pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk memenuhi kapasitas yang diperlukan untuk aspek politik, sosial dan ekonomi? Dalam kondisi inilah peran pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sangat menentukan,” ujarnya.
Menurut Tommy, untuk membangun desa dengan konsep city state, maka desa-desa tidak hanya butuh penguatan dari aspek ekonomi, namun juga dari aspek sosial dan politik. Apalagi desa saat ini tengah dibayang-bayangi sistem oligarki yang bisa saja menjadi penghambat proses pembangunan yang dicita-citakan.
BACA JUGA: Kejagung Akui Kerugian Negara Kasus Cessie Masih Dihitung
“Seorang kepala desa sangat potensial membangun pemerintahan oligarki. Karena itu, Kementerian Desa sangat penting perannya dalam mengawal UU Desa. Apalagi kalau UU Desa ini dibaca dengan teliti akan ditemukan perintah agar masyarakat desa secara perorangan dan kelompok harus mampu terlibat dalam pembangunan,” ujar Tommy.(gir/jpnn)
BACA JUGA: PP Manajemen PNS Segera Terbit, Rekrutmen CPNS Berubah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarat Ini Mempermudah Jadi Presiden
Redaktur : Tim Redaksi