jpnn.com - JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar menilai pemerintah tak transparan dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang ekspor mineral mentah per 12 Januari 2014.
“Jelas terlihat bahwa pemerintah tidak transparan. Aturannya diselesaikan pada 11 Januari 2014 dan esoknya langsung diberlakukan, sehingga tidak ada waktu mensosialisasikannya," kata Dito Ganinduto, Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar di Jakarta, Rabu (15/1).
BACA JUGA: Dahlan Enggan Komentari Akuisisi PGN
Seharusnya, kata Dito, regulasi itu diselesaikan lebih awal untuk disosialisasikan sebelum diberlakukan secara nasional. Karena itu dia sulit memahami jika PP larangan ekspor Minerba mentah langsung diterapkan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat.
Demikian juga dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi panduan pelarangan ekspor mineral mentah, padahal, Bea Cukai sudah ditugaskan untuk fokus pada pelarangan bahan mentah atau bahan yang tidak diolah sama sekali. Akibatnya potensi perilaku “kucing-kucingan” dan “akal-akalan” masih terjadi dengan berlindung pada regulasi yang belum disosialisasikan itu.
BACA JUGA: Targetkan Penyaluran KUR Rp 38 triliun
“Ini kan berarti masih menyisakan celah terjadinya praktik KKN dari implementasi UU Minerba itu. Sebab tanpa sosialisasi PMK itu, bagaimana mungkin ada kesepahaman antara pemerintah dan eksportir minerba? Ujung-ujungnya, tergantung siapa menafsirkan apa nantinya," ujar Dito. (fat/jpnn)
BACA JUGA: UU Minerba Direvisi, 500 Ribu Buruh Di-PHK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden SBY Beri Motivasi Wirausahawan
Redaktur : Tim Redaksi