jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irwan merespons rencana pemerintah yang akan memberlakukan kembali vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat.
Rencana itu sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.
BACA JUGA: Luhut Binsar Sebut Vaksin Booster akan Jadi Syarat Mobilitas Masyarakat
Irwan mengingatkan jangan sampai upaya mempercepat realisasi anggaran serta menghabiskan stok vaksin booster malah mengorbankan masyarakat dengan pembatasan mobilitas.
"Beberapa bulan ini dengan realisasi vaksin satu, dua, dan tiga sedemikian rupa, kan, buktinya (Covid-19) masih terkendali, kok tiba-tiba mobilitas wajib booster. Ada apa?" kata Irwan mempertanyakan.
BACA JUGA: Ribuan Honorer Daerah Ini Jangan Cemas, Tak Jadi PPPK, Disiapkan Opsi Lain
Legislator Fraksi Demokrat itu menyebut syarat vaksin booster untuk mobilitas itu sebagai kebijakan terburu-buru yang diambil oleh pemerintah.
Kalau dalihnya capaian vaksinasi booster yang masih rendah, katanya, seharusnya ada upaya yang masif dari pemerintah untuk menaikkan persentase vaksin ketiga atau booster yang masih 24 persen.
BACA JUGA: Penghapusan Honorer Bukan Solusi, PTT Daerah Ini Minta Dijadikan PPPK Tanpa Syarat
Namun, upaya itu menurutnya jangan sampai membatasi mobilitas warga dengan kewajiban vaksin booster untuk perjalanan.
"Vaksinasi kedua, kan, sudah cukup tinggi, saya pikir itu standar untuk bisa melakukan perjalanan," ucap wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu.
Oleh karena itu, politikus asal Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut meminta pemerintah berhati-hati membuat kebijakan, apalagi sampai melakukan pembatasan gerak masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi yang masih terseok-seok.
"Membatasi perjalanan dengan wajib booster menurut saya potensi merugikan banyak pihak. Masyarakat dan pelaku usaha di bidang transportasi tentu akan terdampak lagi," ujar ketua DPD Demokrat Kaltim itu.
Pria yang beken disapa dengan panggilan Irwan Fecho itu justu menyarankan supaya pemerintah fokus dalam mengurangi beban masyarakat, salah satunya soal mahalnya harga tiket pesawat.
"Seharusnya pemerintah fokus mengurangi biaya perjalanan, seperti tiket pesawat yang luar biasa mahal, bukan justru membatasi perjalanan masyarakat dengan wajib booster," kata Irwan. (fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam