jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menganggap ada dua alasan yang mengakibatkan pelaku periwisata menggelar aksi mogok massal di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Pertama, kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, adanya kenaikan tarif ke Taman Nasional (TN) Kawasan Wisata Komodo hingga menjadi Rp 3,75 juta.
BACA JUGA: Biaya Pariwisata Melambung di Labuan Bajo dan Sekitarnya, Letkol Roni Beri Peringatan
Hal itu, kata Andreas, menimbulkan kekagetan bagi pelaku wisata di Labuan Bajo karena khawatir berkurangnya kunjungan wisatawan.
"Tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo," ujar legislator Daerah Pemilihan I Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
BACA JUGA: Irjen Setyo Budiyanto Kirim Pasukan Brimob Tambahan ke Labuan Bajo, Ada Apa?
Menurut Andreas, kekhawatiran pelaku pariwisata tentu wajar, karena para pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo terpukul oleh pandemi Covid-19.
Alasan kedua, kata dia, tarif masuk ke beberapa pulau seperti Padar dan Komodo menjadi Rp 3,75 juta. Walakin, tarif kunjungan ke Pulau Rinca tetap sama.
BACA JUGA: Sesalkan Penambahan Pasukan di Labuan Bajo, Ahmad Yohan: Itu Hak Demokrasi Warga
"Tarif masuk ke Pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp 3,75 juta dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelansan Pemda NTT. Namun, penjelasan ini tampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata," ujar Andreas.
Namun, kata Andreas, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora dalam menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo.
"Saya kira untuk itu Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demonstrasi di Labuan Bajo," ujar Andreas.
Alumnus Universitas Parahyangan, Bandung, Jaw Barat itu kemudian mengingatkan bahwa aksi mogok massal di Labuan Bajo berpotensi buruk terhadap kedatangan wisatawan.
"Kalau demonstrasi mogok massal ini berlangsung terus, lama-lama wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo, Flores," ujar Andreas.
Untuk itu, dia akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora demi menyelesaikan aksi mogok massal.
"RDP akan dilakukan saat massa sidang yang akan datang," ujar dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan