jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kemenag M Nur Kholis Setiawan menyebut pihaknya mengeluarkan Rekomendasi Pendaftaran Ulang atas Surat Keterangan Terdaftar untuk Front Pembela Islam alias SKT FPI.
Kemenag mengeluarkan rekomendasi untuk diserahkan kepada Kemendagri sebagai pihak yang berhak menerbitkan SKT sebuah ormas.
BACA JUGA: Mahfud MD dan Fachrul Razi Menjelaskan soal SKT FPI
Nur Kholis menerangkan, kewenangan Kementerian Agama hanyalah menerbitkan rekomendasi. Rekomendasi menjadi satu di antara syarat yang harus dipenuhi oleh ormas untuk mendapatkan SKT.
"Rekomendasi Kemenag sudah diserahkan ke Kemendagri. Adapun penerbitan SKT, itu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Dalam Negeri," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11).
BACA JUGA: FPI Janji Setia pada Pancasila dan NKRI, Menteri Agama Semringah
Nur Kholis beralasan, FPI sudah memenuhi persyaratan sehingga Kemenag menerbitkan rekomendasi. Syarat itu seperti tertuang di dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 14 Tahun 2019.
"Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA Nomor 14 Tahun 2019, sudah dipenuhi oleh FPI. Jadi, kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang SKT-nya," kata Nur Kholis
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Mendagri Tito Karnavian Soal Perpanjangan Izin Ormas FPI
Setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam PMA agar sebuah organisasi masyarakat mendapatkan rekomendasi Kemenag.
Antara lain dokumen pendukung yang mencakup akta pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, NPWP, dan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan.
Selain itu, sebuah ormas perlu menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Dari segala persyaratan itu, kata Nur Kholis, FPI sudah memenuhinya. Bahkan, FPI menyerahkan surat pernyataan setia kepada Pancasila.
"Persyaratan tersebut sudah dipenuhi FPI, termasuk pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah dibuat FPI di atas meterai," tutur dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan