jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi resmi menggugat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Lewat gugatannya, Viani meminta surat pemecatannya sebagai anggota PSI dibatalkan.
BACA JUGA: Pecat Viani Limardi, PSI Digugat Rp 1 Triliun
Dilansir dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sipp.pn-jakartapusat.go.id pada Rabu (5/1), gugatan Viani terdaftar sejak Kamis, 21 Oktober 2021 dengan nomor registrasi perkara 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
Viani melayangkan gugatannya kepada 3 struktur pimpinan PSI, yaitu DPP PSI, Dewan Pembina PSI, dan DPW PSI DKI Jakarta.
BACA JUGA: PSI Pecat Viani, KPK Sebut Praktik yang Baik
Adapun petitum gugatan Viani, yakni meminta majelis hakim menyatakan ketiga tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
"Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT," bunyi isi petitum gugatan Viani.
BACA JUGA: PSI Berhentikan Viani dari DPRD DKI Saat Fokus Interpelasi Anies
Viani juga meminta hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap 3 surat keputusan yang dibuat DPP PSI yang pernah dilayangkan kepadanya.
Ketiga surat keputusan DPP PSI tersebut, yaitu:
1. Surat Keputusan Nomor: 510/SK/DPP/2021 tentang Surat Peringatan Pertama terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
2. Surat Keputusan Nomor: 511/SK/DPP/2021 tentang Surat Peringatan Kedua terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
3. Surat Keputusan Nomor: 512/SK/DPP/2021 tentang Surat Peringatan Ketiga terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
"Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT I," tulis petitum itu.
Sebelumnya, PSI memberhentikan Viani dari keanggotaannya di partai tersebut selamanya terhitung sejak 25 September 2021.
Keputusan itu dibuat setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dan penilaian berjenjang, mulai di DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta (TPF), dan terakhir DPP PSI.
Viani Limardi diberhentikan setelah dituding melakukan penggelembungan pelaporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses.
"Penggunaan dana untuk kegiatan reses dan atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan riilnya yang telah dilakukan secara rutin atau setidak-tidaknya pada reses 2 Maret 2021, pada Jalan Papanggo 1 RT 01/RW02 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok," demikian isi surat pemecatan Viani Limardi. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi