Sebuah Undang-undang diperkenalkan di Parlemen Victoria yang akan membawa negara bagian ini selangkah lebih dekat untuk memiliki perjanjian resmi dengan masyarakat Aborijin.

Undang-undang Pemajuan Proses Perjanjian Resmi Dengan Masyarakat Aborijin ini mengakui Badan Perwakilan Aborijin dan memberikan kewenangan bagi mereka untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Negara Bagian atas kerangka kerja untuk menyusun sebuah perjanjian.

BACA JUGA: Menang Lotere, Remaja ini Dapatkan 10 juta Setiap Pekan Seumur Hidup

Undang-undang ini juga mengakui pendanaan, menetapkan prinsip-prinsip negosiasi, dan mewajibkan Pemerintah Negara Bagian Victoria  dan Badan Perwakilan Aborigin untuk menyediakan laporan tahunan tentang kemajuan dari perjanjian itu.

Komisioner Advokasi Perjanjian Victoria, Jill Gallagher mengatakan butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya UU ini dapat diperkenalkan, tetapi negosiasi untuk perjanjian resmi ini masih butuh waktu beberapa tahun lagi.

BACA JUGA: Baca Dulu Ini Sebelum Nikmati Cokelat Paskah

"Penyusunan UU ini butuh waktu dua tahun penuh kerja keras dan masihbanyak kerja keras yang harus dilakukan kami di masa depan," kata Jill Gallagher.

"Ini saat yang membahagiakan bagi orang Aborijin di Victoria.

BACA JUGA: Usia Sekolah di Perancis Diturunkan Dari Enam Menjadi Tiga Tahun

"Kami sudah menyerukan perjanjian ini sejak lama, dan karenanya senang sekali isu ini sekarang ditanggapi serius.

"Saya berharap orang-orang menghargai apa yang kami coba capai dan menanganinya."

Sebuah perjanjian resmi atau treaty adalah perjanjian formal yang dapat mengatakan dan melakukan apa pun dimana dua pihak menentukan kekuasaan masing-masing, menurut badan Aborijin Victoria bentukan Pemerintah Negara Bagian Victoria, yang mengurus reformasi kebijakan Adat.

Australia adalah satu-satunya negara Persemakmuran yang tidak memiliki perjanjian dengan penduduk Pribumi.
'Peta jalan' perjanjian

Lebih dari 7.000 anggota komunitas Aborijin Victoria telah terlibat dalam upaya untuk memperkenalkan UU ini ke parlemen negara bagian itu.

"Ini bukan proses yang mudah, dan [kami] harus berusaha dan menyatukan semua komunitas Aborijin bersama kami, tidak hanya komunitas kami, tetapi juga komunitas Victoria pada umumnya," kata Jill Gallagher. Photo: Australia adalah satu-satunya negara Persemakmuran yang tidak memiliki perjanjian dengan penduduk Pribumi.
(Radio ABC: Brett Williamson)

UU itu harus disetujui Parlemen Negara Bagian Victoria.

Menteri Victoria untuk Urusan Aborijin Natalie Hutchins mengatakan dia berharap UU ini akan mendapat dukungan dari Oposisi Negara Bagian.

"Kami mengakui bahwa UU ini hanyalah permulaan, tetapi UU ini menetapkan peta jalan bagi kami untuk maju dan dapat benar-benar terikat dalam negosiasi," katanya.

"Memastikan bahwa kami secara setara mengizinkan kedua pihak - yaitu pemerintah negara bagian Victoria dan masyarakat Aborijin di Victoria - untuk berada di medan negosiasi yang setara."

"Kami tahu bahwa perjanjian tidak dinegosiasikan dalam waktu singkat berdasarkan contoh Selandia Baru dan Kanada, apa yang kami miliki adalah harapan dan niat baik, dan tentu saja, sekarang kami akan memiliki undang-undang untuk mendukung proses tersebut."

Pemimpin Oposisi Matthew Guy mengatakan di masa lalu Koalisi telah menentang sebuah perjanjian.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dubes Rusia di Australia: Diplomat yang Diusir Bukan Mata-mata