JAKARTA - Masyarakat harus lebih ketat mengontrol visi-misi yang diusung para calon kepala daerah dalam pilkadaSebab, tak jarang, janji-janji manis yang dijual saat berkampanye menyimpang dari blueprint pembangunan daerah
BACA JUGA: KPU Sumut Tak Berani Ambil Alih Pilkada Medan
Itu perlu dicermati, mengingat sepanjang 2010 ini berlangsung 244 pilkada."Malah terkadang visi-misinya sama sekali tidak mencerminkan potensi riil daerah," kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat dalam talk show Musrembangnas 2010: Seremonial atau Kesungguhan Mendorong Sinergi Pusat Daerah di gedung DPD kemarin (30/4).
Menurut Syarif, pada umumnya visi-misi calon kepala daerah disusun konsultan yang bekerja sesuai pesanan
BACA JUGA: KPU Medan Ngotot, KPU Pusat Nyerah
Untuk menyaringnya, berbagai elemen masyarakat harus diundang dalam pemaparan visi-misi calon kepala daerah di DPRD."Masyarakat yang nanti menilai langsung apakah visi-misi itu sudah merujuk pada kepentingan nasional dan daerah atau tidak," ujarnya
BACA JUGA: Berharap AM Menang Aklamasi
"Yang hadir paling hanya anggota dewan," kata Syarif.Dia menuturkan, sejauh ini tidak ada aturan formal yang mengikat dan memaksa visi-misi calon untuk mengacu pada blueprint pembangunan daerahYakni, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)Dengan demikian, dalam merumuskan visi-misi, para calon kepala daerah lebih mempertimbangkan kepentingan politik praktisnyaTerutama isu-isu yang bisa memobilisasi massa dukungan"Terkadang, isu ekonomi rakyat dan sektor unggulan daerah dipandang sebagai isu yang tidak menjual," kata SyarifPadahal, visi-misi calon kepala daerah itulah yang akan diturunkan menjadi RPJMD.
Berangkat dari kondisi itu, lanjut dia, wadah seperti musyawarah rencana pembangunan daerah (musrembangda) dan musyawarah rencana pembangunan nasional (musrembangnas) masih sulit menciptakan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sampai pusat.
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, dalam musrembangnas, pemerintah pusat seharusnya mengungkap statistik alokasi dana rutin dan dana pembangunan setiap daerah"Biar pejabat-pejabat di daerah punya rasa malu, masak uang daerah habis hanya untuk diri sendiri," kata Rizal.
Dia menyebut, hingga sekarang rata-rata 70 persen APBD habis untuk birokrat dalam bentuk anggaran rutinHanya 30 persen yang benar-benar turun ke masyarakat"Kok saat musrembangnas tidak ada pengarahan soal itu ya," ujarnya(pri/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... AM Dinilai Gunakan Cara Feodal
Redaktur : Soetomo Samsu