Wabup Era Kecewa dengan Pembangunan RS Pratama, Ada Aroma Korupsi?

jpnn.com, NIAS BARAT - Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia mengatakan progress pembangunan RS Pratama Lologolu yang menelan anggaran Rp 43.109.346.000 tidak sesuai harapan.

Proyek tersebut bersumber dari DAK fisik tahun 2022, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender, dimulai dari 5 Juli 2022 sampai 31 Desember 2022. 

BACA JUGA: Wabup Era Ungkap Fakta Gaji Guru PPPK yang Ditanggung Pusat, Bisa Bikin Honorer Melongo

"Semua biaya tersebut telah ditransfer ke rekening Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada kendala untuk membayar ke rekanan jika telah menyesaikan kewajibannya, sementara hingga saat ini pembangunannya masih belum selesai.," kata Wabup Era kepada JPNN.com, Minggu (15/1).

Lebih lanjut dikatakan, proyek tersebut dikerjakan kontraktor pelaksana PT. Peduli Bangsa, dengan Konsultan Supervisi CV. Khalimal Consultan. 

BACA JUGA: Honorer Dihapus, Wabup Era Sodorkan Solusi, Non-ASN Pasti Gembira Ria

Polemik terjadi karena berdasarkan keterangan dari konsultan pengawas mengakui bobot pekerjaan sampai 31 Desember 2022 telah mencapai 85 persen, sementara orang awam memprediksi sekitar 50 persen saja.

Wabup Era mengaku pada 11 Januari 2023 telah melakukan sidak ke lokasi pembangunan tersebut. Namun, dia masih menemukan beberapa gedung yang belum selesai, bahkan ada yang masih berdiri tiang. 

BACA JUGA: Kunjungi Nias Barat, Jokowi Janjikan Sesuatu, Wabup Era Salam Takzim 

Lebih lanjut Era Era Hia menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan mandor Beneami Duha, pihak rekanan telah meminta waktu 2 bulan untuk menyelesaikannya.

Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Nias Barat Aperlius Gulo menduga pembangunan rumah sakit tersebut ada aroma korupsinya, apalagi kalau konsultan mengakui 85 persen bobot pekerjaan, sedangkan belum tentu sesuai kenyataan.

"Kalau hal tersebut telah dilakukan pembayaran sesuai bobot yang diakui konsultan dan tidak sesuai kenyataan, tentu hal tersebut terjadi kerugian negara," tegasnya.

Aperlius menambahkan pihaknya mendesak penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) dan BPK segera mengirim tim untuk melihat secara langsung agar proyek ini bukan lahan korupsi, sekaligus memastikan agar pembangunannya sesuai harapan masyarakat. (esy/jpnn)