jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi meminta elite politik Indonesia untuk segera menggelar rekonsiliasi politik setelah proses pemungutan suara Pemilu 2019 berakhir. Menurut dia, rekonsiliasi tingkatan elite membuat situasi panas perpolitikan di tingkat bawah, jadi mencair.
"Jadi, ketika di tingkat elite sudah memberi contoh, jauh lebih mudah di tingkat masyarakat melakukan rekonsiliasi," kata Pramono ditemui di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (31/5) ini.
BACA JUGA: DPD RI Tolak Wacana Referendum
Pramono menilai, negara berpotensi menerima dampak buruk jika rekonsiliasi tidak digelar elite politik. Terlebih, elite masih rutin mengucapkan narasi bernada provokasi.
Tanpa rekonsiliasi, kata dia, perbedaan pendapat saat kontestasi Pemilu 2019, bisa merembet ke persoalan agama dan kepercayaan. Bahkan, perbedaan pendapat itu, bisa menggerus bangunan persatuan bangsa.
BACA JUGA: Ketua DPR Tolak Wacana Referendum Aceh
"Sebab, bagi masyarakat di bawah, konflik jadi persoalan personal. Bahkan, bisa merembet ke agama, dan sikap politik terhadap bangunan kebangsaan," ungkap dia.
BACA JUGA: Jangan Sepelekan Permintaan Referendum Aceh
BACA JUGA: Tanggapi Isu Referendum Aceh, Nono Sampono: NKRI Harga Mati
Lantas, Pramono menyinggung wacana referendum yang digulirkan pihak tertentu di provinsi Aceh. Dia menduga, wacana referendum mencuat akibat narasi yang dibangun elite saat Pemilu 2019.
Bangunan narasi itu yang akhirnya meruncing tajam. Kemudian, semakin menguat dan menyerempet pada disintegrasi bangsa.
"Sebagian kecil yang melakukan referendum itu imbas bagian dari political game di tingkat elite yang dimaknai lebih jauh di tingkat masyarakat yang menganggap political elektoral itu bukan sebuah game, tetapi sebagai sikap atas bangunan kebangsaan. Itu yang harus dihindari," ucap dia.
Dia berharap, elite politik menunjukkan sisi kenegarawanan. Elite politik harus legowo untuk menggelar rekonsiliasi demi menjaga keutuhan bangsa.
"Kalau tingkat elite masih enggan atau terus tunjukkan narasi-narasi provokatif, kemudian yang di bawah ini akan sangat tidak mungkin untuk membangun rekonsiliasi yang mendalam," pungkas dia.
Wacana referendum ini sempat dinyatakan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.
Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan kesembilan wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin lalu. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Berharap Idulfitri jadi Momen Semua Berdamai
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan