jpnn.com - MAKASSAR -- Anggota DPRD Kota Makassar ramai-ramai melakukan kunjungan kerja (kunker) pada Desember ini. Ada kesan, ini sekadar menghabiskan jatah anggaran sebelum tutup tahun.
Pasca penetapan APBD Pokok tahun 2017, pada pekan pertama Desember, empat komisi melakukan kunjungan kerja.
BACA JUGA: Ratusan Personel Dikerahkan di Bandara
Selanjutnya, 13-17 Desember, giliran 25 orang anggota badan anggaran (banggar) yang melakukan kunker. Meskipun, APBD Pokok tahun 2017 sudah disahkan. Daerah tujuannya, DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Tangerang.
Lalu, 18-23 Desember mendatang, empat komisi kembali melakukan kunker di tempat berbeda. Rencananya, Komisi A akan berangkat ke Jakarta-Bandung pada 19-23 Desember.
BACA JUGA: 3 Kota di Kaltim Jadi Lokasi Persembunyian Kelompok Radikal
Agendanya ke Kepala Biro Hukum Kemendagri untuk konsultasi soal regulasi hukum pelayanan administrasi terpadu. Lalu, di Bandung studi banding soal administrasi pelayanan terpadu.
Komisi B dijadwalkan ke Jakarta-Tangerang pada 18-22 Desember. Agendanya di DPRD DKI Jakarta soal pengelolaan pasar tradisional. Lalu di Tangerang soal aturan pengembangan UKM.
BACA JUGA: Pasangan Asal Tiongkok Tertangkap di Kelab Malam Sampit
Selanjutnya, Komisi C di Badung dan Denpasar pada 19-23 Desember. Agendanya, sharing info soal tugas dan fungsi komisi sebagai alat kelengkapan dewan.
Sementara, Komisi D di Jakarta Palembang 18-22 Desember di Kementerian Sosial RI soal program pembinaan dan pelayananan disabilitas serta kemandirian.
Direktur Kopel Sulawesi, Musaddaq mengatakan, sebenarnya di akhir tahun, hampir tidak ada lagi kegiatan yang membutuhkan perjalanan dinas ke luar kota. Apalagi, jika APBD pokok sudah disahkan.
Menurutnya, tidak ada lagi aktivitas yang urgen seperti perjalanan dinas, konsultasi, apalagi seluruh kegiatan kan harus tutup per 15 Desember.
"Secara substansi perjalanan hanya sebuah ritual untuk menghabiskan pos-pos anggaran yang masih tersisa. Publik pun sudah bisa membaca itu. Apalagi, DPRD selama ini tidak produktif," kata Musaddaq, seperti diberitakan FAJAR (Jawa Pos Group).
Selama ini, lanjutnya, kunker DPRD hanya kedok untuk jalan-jalan dan menghabiskan anggaran. Sementara hasil yang didapatkan tidak ada.
Buktinya, kata dia, itu bisa diukur dari kinerja DPRD Kota Makassar tahun 2016 yang tidak produktif, dari jumlah prolegda yang dihasilkan. Selain itu, dari kunjungan itu, belum ada yang berubah dari kebijakan.
"DPRD sebagai institusi yang diharapkan untuk melakukan efisiensi, penghematan anggaran ternyata tidak berhasil dilakukan anggota DPRD. Lebih banyak jalan-jalannya dari pada produk yang dihasilkan," kritiknya.
Ketua Banggar DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, menjelaskan, sebagai alat kelengkapan, ada jatah kunkernya dan memang masih ada satu kali yang belum dipakai. Makanya itu digunakan. Katanya ada beberapa poin yang ingin dikonsultasikan pada daerah tujuan kunker.
"Termasuk, kita ingin tahu hak dan protokolernya DPRD supaya kami paham. Selama ini kan baru dalam bentuk draf, sementara kita lebih dulu anggarkan pada APBD pokok tahun 2017. Kita juga menyampaikan jika penetapan APBD Makassar lebih awal," jelasnya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Mudzakkir Ali Djamil menambahkan untuk komisi, memang jatahnya tiga kali kunker. Menurutnya, kunker tidak masalah, tetapi yang perlu diperkuat sebenarnya adalah kontennya.
Menurutnya, seharusnya setiap kali kunker ada laporan dari hasil perjalanan itu. Jika perlu iklankan di media
"Saya kira itu harus menjadi SOP setiap kali ada kunker. Wajib dilakukan. Apa yang dilakukan, itulah yang disampaikan. Ini juga bentuk penguatan kinerja. Kita membuat laporannya, setwan yang fasilitasi," katanya. (nur/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Innalillahi, Pelajar SMP Tewas Mengenaskan di Kolam Bekas Galian
Redaktur : Tim Redaksi