jpnn.com - BATAM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) baru-baru ini mengeluarkan pernyatan soal dana transfer daerah lebih banyak dinikmati para pejabatnya. Tudingan JK tersebut sepertinya mengena pada pemerintahan kota Batam.
Sebab, selama ini, dana dari pusat itu sebagian besar tersedot untuk pengadaan fasilitas pejabat dan keperluan yang dianggap tidak penting. Seperti pengadaan kendaraan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga pimpinan DPRD Kota Batam.
BACA JUGA: Dulu Tempat Menyimpan Istri Muda, Kini Jadi Lokalisasi Tertua
Tahun 2015 lalu, Pemko Batam membeli mobil dinas Wali Kota Batam, Toyota Land Cruiser VX harganya mencapai Rp 1,84 miliar.
Sedangkan Wakil Wali Kota Batam dan unsur pimpinan DPRD Batam mendapat mobil dinas Toyota Camry Hybrid yang harganya Rp 758 juta per unit. Selain itu, kantor dan ruangan para pejabat di Pemko Batam umumnya dilengkapi dengan interior yang wah.
BACA JUGA: Jangan Lupa, Catat Identitas Pembeli Senapan Angin!
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari, Rabu (27/4), mengatakan langkah Pemko Batam dalam penggunaan anggaran tersebut dianggap tidak efektif. "Kalau ditanyakan kira-kira efektif nggak? Kalau menurut saya ini tidak efektif," kata Riky Indrakari, seperti dikutip dari Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (27/4).
Kata Riky, selain untuk pengadaan barang, anggaran yang diberikan untuk daerah banyak dihabiskan untuk keperluan yang tak penting. Dalam Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam 2015, sambung Riky, pemerintah menghabiskan Rp 33 miliar hanya untuk perencanaan.
BACA JUGA: Waspada, Pengedar Uang Palsu Beraksi di Pagi Buta
Sementara kegiatan yang lebih penting, seperti halnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, hanya mendapat porsi minim. Hingga tahun 2015 lalu, belanja modal Pemko Batam maksimal 25 persen dari anggaran belanja langsung.
"Belanja modal terendah se-Indonesia, padahal daerah lain sudah ada yang di atas 50 persen," ungkap Riky. Padahal, menurut Riky, belanja modal sudah ditentukan dalam aturan, minimal 30 persen dari belanja langsung.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan prioritas pembangunan dalam lima tahun kepemimpinannya adalah infrastruktur. Dia juga berjanji akan memaksimalkan anggaran, baik dari pusat maupun dari APBD untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum di kota ini.
"Infrastruktur itu prioritas sesuai dengan perintah Nawa Cita," ujarnya kemarin (27/4) di kantor Wali Kota Batam.
Rudi mengatakan, dalam APBN 2017 Pemko Batam mengusulkan anggaran Rp 9,3 triliun. Anggaran yang bersumber dari APBN itu nantinya akan digunakan untuk program rehab rumah tak layak huni (RTLH) dan jalan.
"Tak ada lagi rumah kumuh nanti di Batam," imbuhnya.(hgt/leo/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keren, 12 BUMN ini Kompak Dukung Pengembangan Pariwisata Joglosemar
Redaktur : Tim Redaksi