jpnn.com, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan, keterlambatan pengerjaan revitalisasi pusat kesenian Taman Ismail Marzuki merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 21,6 miliar. Pasalnya, mereka harus membayar biaya keterlambatan kepada kontraktor proyek.
"Ini (revitalisasi TIM) penghapusan asetnya itu lama. Ini kalau terlambat satu hari saja ruginya kita harus bayar Rp 180 juta per hari keterlambatan pembangunannya. Ini sekarang sudah hampir 4 bulan terlambatnya, jadi tinggal hitung 4 bulan kali Rp 180 juta per hari," kata Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Darwoto saat berkunjung ke Kantor Berita Antara, Senin (16/12).
BACA JUGA: Dianggap Acara Maksiat, DWP Bawa Pemasukan Gede Banget untuk Pemprov DKI
Meski mengalami kerugian, Jakpro tetap melanjutkan pembangunan revitalisasi Taman Ismail Marzuki tahap 1 yang terdiri dari pembangunan Masjid Amir Hamzah, Gedung Taman Parkir, serta Perpustakaan.
Terkait desakan DPRD DKI khususnya dari fraksi PDI Perjuangan mengenai moratorium, Dwi mempertanyakan jenis moratorium yang dimaksud oleh fraksi yang dipimpin Gembong Warsono itu. "Saya kan bingung. Ini moratorium hotel atau kegiatannya. Kalau hotelnya kan sudah selesai, ditiadakan kan. Masalah para seniman itu hotelnya," kata Dwi.
BACA JUGA: Pemprov DKI: Pengidap HIV dari Kelompok Lelaki Suka Lelaki Meningkat Signifikan
Lebih lanjut Dwi mengatakan jika para seniman tidak setuju pengelolaan Revitalisasi TIM dilakukan oleh Jakpro maka pihaknya tidak merasa keberatan, namun ia berharap tidak ada moratorium revitalisasi karena berdampak pada penyusutan biaya.
"Ya jangan moratorium kegiatannya (revitalisasi). Enggak apa-apa kok Jakpro tidak mengelola TIM tapi uangnya harus dihitung penyusutannya," kata Dwi.
BACA JUGA: Kalah di Pengadilan, Pemprov DKI Ogah Kembalikan Lahan Warga
Alasan lainnya revitalisasi TIM masih dikerjakan meski didesak untuk ditunda sementara waktu karena keputusan pemegang saham.
"Saya tergantung arahan pemegang saham, kalau pemegang saham disuruh moratorium ya moratoirun. Tapi resikonya ya harus berhadapan dengan hukum ya, harus membayar denda keterlambatan," ujar Dwi.
Untuk diketahui revitalisasi pusat kesenian Jakarta TIM sudah dimulai sejak pertengahan 2019, dengan total anggaran sebesar Rp1,6 triliun setelah pembahasan APBD DKI 2020.
Sebelumnya, total pembiayaan revitalisasi TIM yang disetujui berjumlah Rp 1,8 triliun. Namun karena mengalami banyak penolakan dari seniman dan DPRD DKI akhirnya dana tersebut dipangkas sebesar Rp200 miliar karena dihapusnya bagian penginapan berbintang lima. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil