jpnn.com, KUTAI TIMUR - Jumlah tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) di lingkungan Pemkab Kutai Timur (Kutim), Kaltim, terus bertambah. Kini jumlahnya mencapai 9.000 lebih.
Meski keuangan daerah dilanda defisit, pemerintah daerah tetap optimistis dapat membayar gaji para TK2D itu.
BACA JUGA: Jual Bensin Eceran Tindakan Ilegal, Perlu Ditertibkan
Pada Kamis (3/8), Bupati Kutim Ismunandar mengumumkan bahwa telah meresmikan 2.160 TK2D di Kecamatan Sangatta Utara sehingga totalnya mencapai 2.600 orang.
Itu merupakan gabungan dari TK2D yang baru dan pegawai yang memperpanjang SK. “Penambahan itu sebenarnya sejak dari tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.
BACA JUGA: Pedagang Tolak Larangan Jual Bensin Eceran, Bagaimana Menurut Pembaca?
Dia menjelaskan, sejak masih menjabat sekretaris Kabupaten Kutim, dia sudah memikirkan. “Saya pikir kasihan mereka. Para tenaga kerja kesehatan, guru, penyuluh, kebanyakan berstatus honorer dengan SK dari kepala kantornya. Sementara honornya tidak jelas. Padahal, mereka ditempatkan di daerah yang jauh dan terpencil di pelosok Kutim. Tidak banyak orang yang mau melakukan seperti yang mereka buat,” ulas Ismunandar.
Jumlah TK2D yang terus bertambah itu, kata Ismunandar, disengaja. “Ini merupakan kewajiban. Bagaimana mau mencerdaskan anak bangsa, kalau yang melayani anak-anak kita tidak jelas gajinya. Itu juga sekaligus mengurangi angka pengangguran,” jawab dia ketus.
BACA JUGA: Pedagang Bensin Eceran Bisa Dipenjara 6 Tahun
Jika dibanding dulu, gaji pekerja honorer hanya Rp 200 ribu–Rp 300 ribu. Bahkan, ada honorer yang diperlakukan seperti itu sampai lima tahun dengan SK dari kepala sekolah saja.
“Sekarang kami tingkatkan status mereka. Dengan begitu, mereka akan merasa senang karena diperhatikan,” paparnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutim Zainuddin mengatakan, jumlah TK2D saat ini mencapai 9.000 lebih, terus bertambah dari bidang penyuluh, kesehatan, guru, dan terutama di tingkat desa.
“Kami harus memperbaiki kehidupannya supaya sejahtera sehingga tidak memicu korupsi juga,” terang lelaki yang akrab disapa Jai itu.
Dia mengakui, sering orang-orang mempertanyakan bagaimana pemerintah memenuhi penggajian jumlah TK2D yang terus bertambah, bahkan kini mencapai 9.000. Dibanding Pemkot Bontang, jumlahnya malah jauh, hanya sekira 300 TK2D.
“Kami rasa tidak masalah asal niatnya untuk membantu menyejahterakan pegawai. Sejauh ini, semua kecamatan sudah terisi oleh TK2D. Jadi, saat ini pemkab memprioritaskan tenaga di desa, penyuluh, dan kesehatan. Jumlah 9.000 itu mungkin saja sudah mentok. Tapi lihat saja lagi nanti,” urai Jai. (mon/kri/k16)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disperindag Larang Warga Jual Bensin Eceran, Nekat Didenda Rp 6 Miliar
Redaktur & Reporter : Soetomo