jpnn.com - jpnn.com - Beban APBD Kabupaten Ngawi semakin berat untuk membayar pos biaya listrik penerangan jalan umum (PJU) di desa.
Pasalnya, sebanyak 137 di antara 217 desa/kelurahan di Ngawi belum menggunakan sistem meteran alias masih menggunakan abonemen.
BACA JUGA: Solar Mahal, PLN Mestinya Beralih ke Gas dan Panas Bumi
Hal itu membuat tagihan listrik setiap bulan mencapai Rp 1,2 miliar.
Mau tidak mau dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) mengambil langkah penghematan agar APBD tidak jebol.
BACA JUGA: Tunggu Keseriusan Investor Bangun PLTT di Talisayan
''Banyaknya PJU yang masih menggunakan sistem abonemen memicu tingginya angka klaim listrik di Ngawi,'' terang Kabid Penerangan Jalan DPUPR Ngawi Noor Hasan Muntaha.
Hasan menuturkan, baru sekitar 40 persen desa/kelurahan di Ngawi yang menggunakan meter listrik. Itu pun tidak menyeluruh.
BACA JUGA: Hayo, PLN Jangan Sembarangan Batalkan Tender PLTGU
Sedangkan klaim pembayaran listrik di tingkat desa dibebankan ke DPUPR.
Hasan membeberkan, dengan sistem abonemen, biaya perhitungan listrik lebih besar daripada sistem meteran.
Sebab, penghitungan abonemen berdasar kilowatt hours (kWh) dikalikan 24 jam dikalkulasikan dengan tarif per kWh selama sebulan.
''Semua PJU dipatok dengan waktu penggunaan 24 jam dan 30 hari. Mesin pun penggunaannya tidak sepanjang hari,'' katanya.
Menurut dia, sistem abonemen tidak menguntungkan pengguna. Sebab, lampu hanya menyala 8-12 jam.
Namun, tagihan yang masuk berdasar perkiraan.
Lama penggunaan dan jumlah hari pemanfaatan listrik tetap dihantam kromos 24 jam setiap hari full selama sebulan.
'' Waktu dan jumlah hari pemanfaatan PJU tidak dapat diganggu gugat sehingga menyebabkan tagihan tinggi,'' ujarnya. (ian/pra/c19/end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLTP Rusak, Komitmen PLN Garap Geothermal Diragukan
Redaktur & Reporter : Natalia