jpnn.com - JAKARTA - Perseteruan antara dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dicurigai sengaja dicipatakan. Bahkan didesain tegang dan lebih menyeramkan layaknya seperti pergulatan antara hidup dan mati sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi mereka yang memiliki kepentingan.
Pimpinan LSM Mata Rakyat Beradap (Marada) Bennie Akbar Fatah mengatakan dalam kondisi terjadinya persinggungan maka kesempatan untuk ajang mencari muka dan panggung bagi ahli hukum dan pihak-pihak yang memiliki dana sedikit untuk menggelar aksi.
BACA JUGA: Tak Perlu Rombak Kabinet, Bisa Tambah Pusing Jokowi
"Jadi wajar saja kalau masyarakat terprovokasi karena konflik KPK-Polri sengaja dibuat tegang dan menyeramkan," kata Bennie yang akrab disapa Eben ini kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Selasa (28/1).
Bennie yang dikenal sebagai aktivis Malari dan juga pimpinan lembaga Klinik Hukum Merdeka ini melihat sesungguhnya persoalan yang terjadi dua institusi itu sangat sederhana. Masalah ini tidak akan menjadi besar seperti sekarang kalau saja semua pihak menahan diri dan mempersilahkan kepada para pihak untuk memproses secara hukum baik Polri dan KPK.
BACA JUGA: Akun Facebook dan Twitter Jokowi Palsu, Netizen: Terkena Virus Tedjo Ya?
"Kalau itu dilakukan masalah tidak menjadi besar. Lagi pula yang paling tahu benar dan salah pastinya adalah yang bersangkutan yaitu Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto," ujarnya.
Di satu sisi pihaknya melihat banyak hal yang kebablasan dalam menyikapi perseteruan antara KPK dengan Polri tersebut. Munculnya gerakan elemen masyarakat pro dan kontra. Gerakan pro KPK misalnya cendrung hantam kromo padahal di barisan mereka banyak tokoh dengan berbagai latar belakang, termasuk tokoh yang menggeluti masalah hukum.
BACA JUGA: Pengamat Beber Bukti KIH tak Sejalan dengan Jokowi
"Kita miris melihat satu pihak menggunakan kata 'Save KPK' sebagai senjata andalan dan kelompok lain menggunakan Save Polri," ujarnya.
Disadari atau tidak, sebenarnya situasi dan kondisi seperti itu menurutnya sudah masuk ke zona fanatisme dan setengah langkah lagi akan menjadi Kultus Individu. Dan akhirnya keadilan serta kesamaan hukum bagi semua orang tersingkirkan.
"Saya sangat setuju kalau para pihak lebih tenang dalam menyikapinya serta tidak membuat situasi lebih runyam, namun serius dalam dalam proses penegakan hukum sehingga terjawab semua misteri yang terjadi di KPK dan Polri," katanya.
Sebab dalam perkembangannya pihaknya melihat Bambang Widjojanto saat ini terkesan menjadi pahlawan. Menurut Bennie karena sudah kepalang tanggung Wakil Ketua KPK tersebut harus meluruskan masalah hukumnya dan sebenarnya tidak perlu menyatakan mundur dari jabatannya.
Namun kalau pun mau mundur, Bambang sebenarnya tidak perlu menambah embel-embel dengan kata-kata menyerahkan kepada pimpinan KPK.
"Dia setengah hati mau mundur. Ibarat orang mau berkelahi tapi malah bilang minta tolong pegangin atau pisahin gue dong. Kesannya lebai," kata Bennie.
Dalam menyikapi konflik KPKI versus Polri, Marada mengimbau agar masyarakat tidak terpancing dan semua pihak tetap tenang dan menahan diri. Juga kepada Komisi III DPR, pihaknya mengingatkan agar tidak mendorong Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan karena akan memperkeruh situasi.
"Konflik KPK vs Polri yang tercipta harus bebas dari orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Banyak komentar yang mereka lontarkan hanya berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya untuk menghindari jangan sampai memvonis seseorang bersalah sebelum diadili atau memvonis seseorang hanya berdasarkan opini publik," tambahnya. (ysa/rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Juga Nasehati Menteri Tedjo
Redaktur : Tim Redaksi