Wagub Riau Curhat Kondisi Listrik ke DPR

JAKARTA— Meski menjadi salah satu daerah dengan hasil alam yang melimpah, namun kondisi Provinsi Riau tidaklah lebih baik dari daerah lainnya di IndonesiaBerbagai permasalahan harus dihadapi Provinsi Riau, termasuk berbagai regulasi dari pemerintah pusat yang dinilai tidak adil bagi daerah

BACA JUGA: Ratusan Napi Mogok Makan

Hal inilah yang menjadi bagian curahan hati Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa (20/4)

Pada kesempatan tersebut, Mambang menyampaikan berbagai masalah yang harus dihadapi Riau saat ini

BACA JUGA: 29 Ribu Hektare Lahan Pertanian Kekeringan

Mulai dari persoalan listrik, kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur, hingga hutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) pusat ke Riau yang nilainya masih cukup besar.

“Masalah yang terberat di Provinsi Riau saat ini adalah masalah kelistrikanListrik Riau saat ini yang terpenuhi hanya sekitar 42 persen

BACA JUGA: PLN Layani Pemasangan Instalasi Baru

Sementara rata-rata nasional sudah mencapai 60 persenSedangkan berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik provinsi Riau, paling tinggi secara nasional yakni mencapai 12 persen pertahunKalau ini tidak cepat diatasi, tentunya akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut di Provinsi Riau,’’ kata Mambang.

Karena daya kelistrikan yang kurang, dijelaskan Mambang, saat ini dari sekitar 1.426 desa/ kelurahan se-Provinsi Riau, baru sekitar 74 persen yang dialiri listrikJumlah desa yang baru teraliri listrik di Riau baru sekitar 649 desa, sedangkan desa yang belum diterangi listrik mencapai 813 desaSedangkan untuk realisasi DBH selama tahun 2010, baru terealisasi sekitar Rp 300 miliar dari kewajiban bayar Rp 1,5 triliunSehingga masih tercatat terdapat kurang bayar DBH sekitar Rp 1,2 triliun.

“Sistem penyaluran hutang DBH ini sangat kurang tepat, karena berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keungan) yang baru, ditetapkan pertriwulannya hanya 20 persen, padahal seharusnya 25 persen pertriwulanItupun pembayarannya tidak teratur dan terjadinya tunda salur sehingga mengakibatkan SILPAHingga saat ini saja, jumlah tunda salur DBH Riau mencapai Rp 1,7 triliun,’’ kata Mambang.

Mengenai DBH ini, dijelaskan Mambang, sebenarnya harus dibayarkan pada tahun 2008 laluNamun lagi-lagi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, membuat regulasi pembayaran ke daerah dirasa tidak berkeadilan.

‘’Pada 2008 saja, kurang bayarnya Rp 2,1 triliunBaru dicicil pada Februari 2010, sekitar Rp 105 miliarKalau ditotal seluruhnya, hutang kurang bayar pusat ke Riau mencapai Rp1,6 triliunHarusnya nilai ini dibayarkan pada 2008 laluKurang bayar ini bahkan sampai tiga tahun, itupun dicicil dan bukan dilunasiIni menjadi kendala karena kita menyusun APBD sudah memasukkan rencana penerimaan dari tahun bersangkutan termasuk DBH iniTapi ternyata realisasinya tidak sepenuhnya,’’ tegas Mambang.

Dengan kondisi seperti ini, dikatakan Mambang, Pemprov Riau sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat.’’Karena itulah, kami berharap melalui komisi VII ini bisa menyampaikan aspirasi kamiJangan sampai tingkat pertumbuhan ekonomi Riau yang selama ini baik, hampir 8 persen keatas, terganggu karena hal-hal iniKarena bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi Riau menyumbang pertumbuhan ekonomi secara nasional,’’ katanya.

Menanggapi keluhan dan curhatan dari Wagubri, pimpinan sidang RDP dari Fraksi Golkar, Zainudin Amali, mengatakan sangat prihatin dengan kondisi yang dihadapi Riau, padahal Riau merupakan daerah penghasil migas terbesar di IndonesiaZainudin mengatakan bahwa kondisi yang dihadapi Riau juga dirasakan hampir seluruh daerah penghasilKebijakan dan regulasi pemerintah melalui Kementrian Keuangan, menjadi alasan utama.

‘’Keluhan ini sudah beberapa kali kita terima dari beberapa daerah penghasilYang kita hadapi ini, bukan pemerintah biasa melainkan Menteri KeuanganSi Menteri Keuangan yang hebat itu memiliki berbagai regulasi dan hitung-hitungnya yang tepat dan seringnya menyusahkan masyarakat di bawahnyaKita akan segera bahas lagi persoalan ini secepatnya dengan pemerintahMudah-mudahan ada realisasi yang lebih konkrit,’’ janji Zainudin(yud/jpn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Satpol PP Demo Gubernur