jpnn.com, MANADO - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Walandouw mengkritisi sikap pemerintah kabupaten/kota yang mementingkan ego sektoralnya di bidang pendidikan. Akibatnya mutu pendidikan di Sulut tidak seragam lantaran kurangnya sinkronisasi.
"Perlu saya laporkan ke Kemendikbud, masalah yang dihadapi pemerintah provinsi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah sulitnya melakukan sinkronisasi dengan kabupaten/kota," ujar Steven pembukaan Gebyar Hari Pendidikan Nasional di Sulut, Kamis (25/4).
BACA JUGA: Hardiknas 2019, 12 Instansi Pusat Ramaikan Turnamen Bulutangkis Beregu
Dia mencontohkan, saat pemprov meminta kabupaten/kota mengirimkan siswa-siswi terbaiknya untuk mengikuti olimpiade atau lomba-lomba tingkat nasional, sangat sulit. Pemkab/Pemkot cenderung mementingkan ego sektoralnya. Mereka malah bergerak sendiri dan tidak mau dikoordinir pemprov.
"Apa daya kewenangan pemprov hanya jenjang SMA. Tingkatkan PAUD sampai SMP di kabupaten/kota, makanya perlu sinkronisasi," ucapnya.
BACA JUGA: 25 Siswa Pingsan di Upacara Hardiknas
Agar sinkronisasi bisa jalan, lanjutnya, perlu ada sanksi pidana dalam UU Pendidikan Nasional. Tanpa sanksi pidana akan sulit bagi pemprov melakukan sinkronisasi dengan kabupaten/kota.
BACA JUGA: DPRD Persoalkan Sistem Zonasi PPDB 2019
BACA JUGA: FPPP: Masih Banyak Persoalan di Sektor Pendidikan
"Saya bicara fakta di lapangan Pak. Kebetulan saya yang kebagian mengawal sektor pendidikan. Program pusat mentok karena kabupaten/kota susah diatur," tandasnya.
Menanggapi itu Sekretaris Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulut harus dilakukan bersama.
"Saya akan tunjukkan ke Pak Wagub posisi kualitas pendidikan Sulut dan neraca pendidikan. Dengan mengetahui datanya diharapkan peningkatan Pemda makin cepat melakukan perubahan," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah 4 PR Besar Sektor Pendidikan versi Fraksi PKS
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad