jpnn.com - PALEMBANG - Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.
Potensi manipulasi hasil pemilihan di tingkat kecamatan sangat berpotensi memunculkan konflik. Nah inilah yang jadi perhatian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
BACA JUGA: Tim Pemenangan Risma-Whisnu dan Lawannya Kompak Protes
Saat berpidato pada Jambore Nasional Satpol PP II 2015 di Jakabaring, Palembang, Jumat (9/10), Tjahjo memerintahkan Gubernur di seluruh provinsi untuk mengingatkan camat-camatnya supaya tidak melakukan kecurangan.
"Gubernur harus ingatkan camatnya jangan main-main, jangan berusaha menambah angka (perolehan suara calon tertentu di pilkada) dan membuka kotak suara," kata Tjahjo.
BACA JUGA: Sikap Legislator Revisi UU KPK Ini, Rugikan Parpol
Menurut dia, kunci kerusuhan atau konflik terkait manipulasi biasanya ada di tingkat kecamatan. Karenanya, mantan Sekjen PDI Perjuangan itu memerintahkan agar gubernur, bupati, maupun wali kota termasuk aparat Satpol PP untuk bisa memantau dan menjaga netralitas camat di Pilkada.
"Jaga kecamatan. Jaga netralitas camat yang nanti dikoordinasikan langsung oleh gubernur, bupati, wali kota di 269 daerah," perintah orang dekat Presiden Joko Widodo itu.
BACA JUGA: RUU Ini Dinilai Mengerikan Bangsa dan Negara
Lebih lanjut Tjahjo pun mengingatkan, camat untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor, Danramil, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan elemen masyarakat lainnya dalam mensukseskan pilkada. "Kunci sukses pilkada atau pemilu itu ada di tingkat kecamatan," tegas Tjahjo. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agar Gaung Pilwali Surabaya Antara Risma dan Lawannya Makin Seru
Redaktur : Tim Redaksi