jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menjadikan kasus Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa momentum membersihkan Polri dari oknum polisi jahat.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Abdul Halim mengatakan jangan sampai masyarakat skeptis dengan kepemimpinan Kapolri.
BACA JUGA: ART: Jika Jenderal Listyo Tak Mampu Membenahi Polri, Jokowi Sebaiknya Cari Pengganti
"Inilah saat yang tepat bagi Pak Jenderal Polisi Listyo Sigit untuk mengangkat harkat dan nama baik Polri," ucap Halim dikutip dari Antara, Rabu (19/10).
Menurut Halim, jika bukan karena integritas yang tinggi dan kejujuran dari Polri, dia yakin kasus Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa berpeluang dipetieskan sehingga tidak diketahui publik.
BACA JUGA: Siasat Sambo Menipu Pimpinan & Anak Buah di Polri setelah Tembak Yosua
Halim juga mengingatkan bila Kapolri tidak melakukan pembenahan serius dan menyeluruh sesegera mungkin, maka momentum untuk memperbaiki Polri akan lewat.
Dampaknya pun akan makin parah, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri bakal makin merosot.
BACA JUGA: Teddy Minahasa Bersumpah, Henry Yoso Sudah Mendengar Cerita dari Istri Jenderal Bintang 2 Itu
Maka agenda penting yang mendesak dilakukan Kapolri adalah fokus pada reformasi institusi Polri secara menyeluruh.
Itu bisa dilakukan dengan melakukan perbaikan ke dalam, penerapan tata kelola manajemen kelembagaan dan pengawasan terhadap perilaku anggota Polri, serta transparansi dan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan.
Halim mengatakan tugas berat Kapolri adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dengan menggandeng tokoh masyarakat, agama, adat, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya.
"Lepaskan institusi Polri dari oknum-oknum yang melakukan bisnis haram narkoba, judi, suap, korupsi, sikap hedonisme, dan kekerasan terhadap masyarakat," ucap Halim.
Dia mengusulkan kepada Jenderal Listyo mengevaluasi sistem rekrutmen polisi dan sistem kenaikan jabatan di Polri, serta pengawasan yang menyeluruh.
Halim menilai perlunya ada uji publik dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan calon pejabat Polri, dengan memperhatikan track record dan prestasi yang mereka capai.
Selain itu, Kapolri perlu mengevaluasi sistem pengawasan internal dan eksternal di lingkungan kepolisian sehingga lahir soliditas internal bukan solidaritas kelompok, apalagi upeti.
"Berikan ruang yang sama dan hak yang sama bagi seluruh polisi untuk mengembangkan kariernya, buka kesempatan yang sama bagi anggota Polri mengikuti pendidikan dan promosi jabatan,” kata Halim. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aipda HR Penulis Sarang Pungli di Kantor Polisi Dibilang Gangguan Jiwa, Bang Reza Berkata
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam