Wahai PPPK Guru, Ingat Pesan Dirjen GTK Kemendikbudristek ya, Jangan Tinggalkan Kawan

jpnn.com - JAKARTA - Banyak pengurus forum honorer K2 maupun non-K2 sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.

Namun, yang paling banyak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah honorer non-K2.

BACA JUGA: Soal Rekrutmen PPPK, Rieke Minta Pemerintah Mempertimbangkan Masa Pengabdian Honorer

Dewan Pembina Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono menyampaikan meskipun dirinya sudah menjadi PPPK pada pertengahan 2022, tetapi FHNK2I tetap mengawal perjuangan rekan-rekannya yang belum menjadi ASN.

Setiap bulannya Sutopo rajin menyisihkan sebagian gajinya untuk perjuangan honorer non-K2.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Honorer K2 Tenaga Administrasi Heran, Modus Lama Muncul Lagi, Ada Pahlawan Kesiangan

"Saya dan kawan-kawan pengurus masih ingat permintaan Pak Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril saat itu. Katanya, jangan meninggalkan kawan-kawan yang belum terangkat PPPK," tutur Sutopo kepada JPNN.com, Senin (30/1).

Pesan Iwan Syahril itu, kata Sutopo, sangat merasuk di hati seluruh pengurus FHNK2I.

BACA JUGA: Rieke Oneng Bela Honorer, Pentolan K2 Sinis, Tuding Pahlawan Kesiangan 

Mereka tetap mengawal perjuangan honorer, meskipun tidak bisa terjun 100 persen.

Istri Belum Diangkat jadi PPPK

Selain itu, Sutopo juga masih punya tanggung jawab terhadap istrinya yang belum diangkat menjadi PPPK meski sudah lulus passing grade.

"Saya masih punya tanggung jawab untuk istri dan kawan-kawan non-K2," ujarnya.

Masih segar di ingatan Sutopo ketika bertemu Iwan Syahril saat menjabat dirjen GTK Kemendikbudristek.

Iwan berkali-kali menanyakan kepada FHNK2I soal usulan penyelesaian honorer.

Saat itu, Sutopo menjawab usulan 1 juta PPPK untuk guru dan tenaga kependidikan (tendik) sesuai surat yang disampaikan FHNK2I kepada Presiden Jokowi, DPR RI, dan lainnya.

Kini, ruang gerak Sutopo dan pengurus yang sudah menjadi PPPK sangat terbatas.

Mereka hanya bisa mengawal dengan memberikan informasi dan menghubungkan dengan pemerintah pusat maupun DPR.

Sutopo berharap MenPAN-RB Azwar Anas bisa membuat regulasi bagi honorer non-K2.

Bukan hanya untuk guru honorer, tetapi juga tenaga kependidikan,  baik penjaga sekolah, tata usaha,  laboran, pustakawan, operator, dan lainnya. (esy/jpnn)