Wahid Institute Juga Kecam Pemerintah DKI

JAKARTA - Bentrokan yang menelan sejumlah besar korban luka-luka dan meninggal, antara warga Jakarta Utara dan Satpol PP yang hendak membongkar makam salah seorang tokoh penyebar Islam di Jakarta abad ke-18, Habib Hasan bin Muhammad al-Hadad (wafat 1756) atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Priok, terus mendapat kritikanSalah satunya adalah dari lembaga The Wahid Institute, yang bahkan menyebut peristiwa bentrok itu patut dikutuk sebagai bentuk kejahatan.

Sebagaimana rilis yang disampaikan kepada media, Kamis (15/4) siang, melalui Rumadi, Koordinator Program The Wahid Institute, disebutkan bahwa hal ini menunjukkan kalau Pemerintah DKI Jakarta dan aparatnya tidak mempunyai kepekaan kultural terhadap paham keagamaan masyarakat

BACA JUGA: KPK Bakal Periksa Mantan Kepala BPK

"Hanya pemerintahan berkarakter Wahabi-lah yang tega melakukan pembongkaran paksa terhadap makam-makam yang mempunyai nilai historis-religius di mata masyarakat," ungkapnya.

Dalam kaitan dengan itu, The Wahid Institute pun lantas menyampaikan pernyataan sikapnyaYang pertama yaitu bahwa Pemerintah DKI harus bertanggungjawab dengan adanya bentrokan tersebut, sekaligus segera menghentikan niat untuk melakukan pembongkaran paksa terhadap makam Mbah Priuk dan menghentikan segala tindak kesewenang-wenangan

BACA JUGA: Kementrian Keuangan Kesulitan Periksa Bahasjim

"Pemerintah DKI harus memahami suasana psikologis-religius masyarakat menyangkut makam seorang tokoh, apalagi makam tersebut tempat di mana umat Islam melakukan aktivitas religius," papar Rumadi.

Berikutnya, lembaga ini pun menyebutkan bahwa bentrokan tersebut menunjukkan Pemerintah DKI tidak mampu berdialog secara baik dengan warga, sehingga memaksakan kehendak dan kepentingannyaPadahal mestinya, suara warga yang mati-matian mempertahankan makam Mbah Priok harus didengar

BACA JUGA: Mendagri Kirim Tim ke Tanjungpriok

"Makam seorang tokoh seperti Mbah Priok bukanlah rumah sengketa yang bisa diselesaikan dengan mengerahkan buldoserAda aspek-aspek kultural-keagamaan yang harus diperhitungkan dengan cermat oleh Pemerintah DKI Jakarta," ungkapnya lagi.

Lebih jauh, The Wahid Institute pun menyampaikan keprihatinan atas adanya bentrok berdarah"Kami sangat prihatin dengan upaya mengadu domba masyarakat, dalam hal ini Satpol PP dan wargaSatpol PP maupun warga pada dasarnya sama-sama korban dari kesewenang-wenangan kekuasaanSatpol PP yang kebanyakan warga miskin di Jakarta, sedang diadu dengan warga untuk sebuah ambisiKami mengutuk keras cara-cara seperti ini," ungkap Rumadi pula dalam pernyataan persnya(ito/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipanggil KPK, DL Sitorus Mangkir