jpnn.com - JAKARTA - Perluasan peran dan kekuasaan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dianggap menimbulkan polemik dan tumpang tindih dengan struktur pemerintahan yang ada.
Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi jika proses politiknya dikomunikasikan dengan baik di antara pembantu presiden.
BACA JUGA: Warga Surabaya Hilang di Turki, Risma: Mau Jihad Nggak Perlu Jauh
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi menilai wajar saja Luhut mendapatkan peran yang dituangkan dalam Peraturan Presiden oleh Presiden Joko Widodo.
"Wajar saja Luhut mendapat peran dia ikut berjuang. Yang "keterlaluan" itu kalau lawan politik yang beda visi-misi pilpres sejak awal diberikan tempat di istana," kata Fahmi, Selasa (10/3).
BACA JUGA: Hore...838 Honorer K2 tak Lulus Tes Diusulkan jadi CPNS
Dia menjelaskan, komunikasi politik internal Istana perlu diperbaiki agar sinkronisasi keputusan dan kebijakan Presiden tidak berada dalam "ruang hampa".
Fahmi mengingatkan bahwa sejak awal Jokowi memberikan peran dan fungsi Luhut Panjaitan membangun dan memperbaiki komunikasi politik internal Istana maupun eksternal dengan publik maupun partai politik.
BACA JUGA: Luhut ke Amerika, Bawa Surat Jokowi Untuk Obama
Menurutnya, politik dan kekuasaan itu memang butuh kesabaran. Dia menjelaskan, tidak elok kalau harapan Jokowi terhadap peran Kepala Staf Kepresidenan yang diberikan malah mereduksi kualitas komunikasi politik itu sendiri ke dalam dan ke luar.
"Saya pikir Luhut Panjaitan layak mendapatkan posisi menteri dalam reshuffle kabinet mendatang. Dibanding memaksakan peran dengan menghargai beliau yang menimbulkan kegaduhan tatanan kenegaraan," ujarnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Luhut: Saya Cuma Membantu, Lehernya Presiden
Redaktur : Tim Redaksi