jpnn.com - JAKARTA - Jabatan orang nomor dua di jajaran Korps Bhayangkara resmi berganti. Terhitung sejak Selasa (4/3), Komjen Badrodin Haiti mengemban tugas sebagai Wakapolri, menggantikan Komjen Oegroseno yang memasuki masa pensiun.
Upacara serah terima jabatan Wakapolri berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, dipimpin langsung Kapolri Jenderal Sutarman. Secara khusus Kapolri meminta Badrodin mengevaluasi rencana strategis (renstra) lima tahunan Polri yang bakal berakhir tahun ini. "Sekaligus merumuskan renstra ketiga periode 2015-2019 yang mengacu pada grand strategy Polri 2005-2025," katanya.
BACA JUGA: KPK Buka Penyelidikan Baru dari Kasus Rudi
Menurut Sutarman, peran Wakapolri sangat sentral dalam mengarahkan proses manajerial dan kepemimpinan Polri. Sebagai ketua dewan jabatan dan kepangkatan tinggi (wanjakti), Wakapolri harus jeli menentukan perwira mana yang bisa mengisi suatu posisi di tubuh korps baju cokelat itu. Wakapolri juga harus memikirkan bagaimana cara mengurangi kenakalan anggota demi menjaga citra Polri di mata publik.
Sutarman bungkam saat ditanya siapa pengganti Badrodin di posisi Kabaharkam. "Ditunggu saja, yang jelas berasal dari bintang dua," ucapnya.
BACA JUGA: KPK Bahas Revisi KUHAP dan KUHP Dengan Kemenkumham
Ada dua nama yang santer disebut sebagai calon kuat Kabaharkam, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno dan Kapolda Jatim Irjen Unggung Cahyono.
Sementara itu, Badrodin menyatakan siap mengoordinasi seluruh pekerjaan anggota Polri di seluruh wilayah Indonesia. Mantan Kapolda Jatim tersebut juga mengklarifikasi dugaan kepemilikan rekening gendut. “Itu sudah diklarifikasi, sudah dilaporkan ke PPATK. Dari lembaga Polri mengatakan sudah klir," ujarnya.
BACA JUGA: Istilah Pancasila sebagai Pilar Negara Berpotensi Menyesatkan
Di tempat yang sama, mantan Wakapolri Komjen (pur) Oegroseno menyatakan siap mengabdikan diri untuk negara. Dia pun tidak mengelak ketika disinggung soal rencana mendaftar jadi salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Semua bidang (siap), yang penting kita tidak membebani negara. Itu ada mekanismenya, tidak bisa ujuk-ujuk," tuturnya. (byu/c9/ca)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasil Survei Tujuh Lembaga Dinilai Bermasalah
Redaktur : Tim Redaksi