jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait laporan keuangan Tahun Anggaran 2016.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik berharap, Jakarta tidak dapat lagi opini WDP ke depannya. "Jangan hadir lagi lah WDP," kata Taufik dalam pertemuan tim sinkronisasi dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah DKI di Balai Kota, Jakarta, Jumat (2/6).
BACA JUGA: DKI Kembali Dapat WDP, Djarot: 5 Tahun Juga Enggak Apa-Apa
Menurut Taufik, Pemprov DKI harus mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Sebab, sudah sebegitu sering Pemprov DKI memperoleh opini WDP. "Masa tiga tahun berturut-turut WDP. Kayaknya ini rekor didapat Jakarta," ujar politikus Gerindra itu.
Dia menjelaskan, Jakarta perlu melakukan pembenahan terkait aset. Pasalnya, hal itu menjadi permasalahan utama, sehingga laporan keuangan Pemprov DKI mendapat opini WDP. "Saya yakin problem pertamanya di aset," ucap Taufik.
BACA JUGA: Hari Ini, DPRD DKI Gelar Paripurna Istimewa Soal Pengunduran Diri Ahok
Dia berharap, Anies Baswedan-Sandiaga Uno ketika memimpin Jakarta bisa membuat Pemprov DKI mendapat opini WTP melalui 23 janji kerja mereka berdua. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Raih Opini WTP, BP Batam Terima Penghargaan dari BPK RI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakal Jadi Gubernur DKI, Djarot Diminta Evaluasi Kebijakan
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar