jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengusahaan (BP) Batam meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2016.
Sebelumnya, BP Batam selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
BACA JUGA: Lelang Pengelolaan Air Bersih Batam Berpeluang Dimenangkan ATB
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota 5 BPK RI, Isma Yatun kepada Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro dan disaksikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dalam penyampaian laporan keuangan BP Batam tahun 2016 di Gedung BPK, Jakarta, Senin (29/5).
"Penghargaan ini adalah wujud komitmen kuat dari seluruh jajaran lingkungan BP Batam dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja," kata Hatanto usai acara.
BACA JUGA: Beginilah Penilaian Menteri Desa Terhadap Sugito yang Ketangkap KPK
Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan pelaksanaan APBN berdasarkan pada empat kriteria.
Kriteria-kriteria tersebut antara lain kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
BACA JUGA: Kelola Uang dengan Bagus, Tiga Daerah Ini Raih WTP
"Capaian ini karena kami telah melakukan perubahan sistem manajemen keuangan yang semakin baik. Salah satunya dengan menerapkan e-rekonsiliasi membuat single database," tutur Hatanto.
Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro (tiga kanan) bersama deputi BP Batam foto bersama usai menerima
penghargaan dari BPK atas prestasinya meraih opini WTP yang diberikan di Gedung BPK, Jakarta, Senin (29/5). F. Rifki/ Batam Pos
Menurut Hatanto, apresiasi yang diterima pihaknya karena juga telah mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di kawasan bebas Batam.
Untuk itu pihaknya kata Hatanto akan terus berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan dengan bersinergi dengan pelaku usaha dan instansi terkait guna akselerasi pertumbuhan industri di Kota Batam.
Sementara itu, Anggota 5 BPK RI, Isma Yatun menilai penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) setingkat yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik.
Laporan keuangan menekankan bagaimana cara menggunakan uang, mengelola aset, mencatat pengeluaran, penerimaan, kekayaan, dan kewajiban suatu instansi.
"Pemeriksaan laporan keuangan bukan saja melihat kinerja K/L mencapai tujuan namun bagaimana menilai kinerja dalam pengelolaan sumber daya," tegasnya.
Dia mengharapkan kepada K/L khususnya kepada BP Batam yang telah menerima Opini WTP untuk menjaga komitmen dalam membangun aparatur yang berkualitas dengan dukungan menajemen keuangan serta penjaminan mutu dengan pengawasan internal yang baik.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hamdalah, Laporan Keuangan Kemensos Dapat Predikat WTP
Redaktur & Reporter : Budi