Wakil Ketua MPR Dorong Keterwakilan Perempuan di Parlemen Terus Ditingkatkan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong keterwakilan perempuan di parlemen harus terus ditingkatkan.

Langkah tersebut bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan lembaga legislatif dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi setiap warga negara.

BACA JUGA: Kementerian PPPA Dorong Keterwakilan 30 Persen Perempuan di Parlemen 

Menurut Lestari, upaya meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik harus konsisten dilakukan.

"Tujuannya agar perempuan Indonesia mampu menjawab sejumlah tantangan dalam proses berbangsa dan bernegara," jelas Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2).

BACA JUGA: Menaker Ida Ungkap Pentingnya Tingkatkan Keterwakilan Perempuan di Posisi Manajerial

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 terdapat sebanyak 10.323 bakal calon legislatif.

Dari jumlah tersebut, 37,7 persen atau 3.896 orang merupakan bakal calon legislatif perempuan, dan 62,3 persen atau 6.427 bakal calon legislatif laki-laki.

BACA JUGA: Kohati PB HMI: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Keterwakilan Perempuan

Pada Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 34,6 persen daftar calon tetap (DCT) anggota DPR adalah perempuan.

Kemudian meningkat menjadi 37 persen pada Pemilu 2014, dan pada Pemilu 2019 mencapai 40 persen.

"Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI," sebutnya.

Dia sangat berharap hasil pemilihan umum 2024 menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, meski jumlah calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024 cenderung turun bila dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Rerie yang akrab disapa itu mendorong upaya pendidikan politik terhadap perempuan secara konsisten dilakukan sehingga mampu mewujudkan peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap pembuatan kebijakan publik.

Dia berpendapat pendidikan politik terhadap perempuan diharapkan mampu menumbuhkan kepekaan, kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan gender.

"Selain itu, juga meningkatkan pemahaman tentang advokasi kebijakan dan meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi atau lembaga politik," ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap agar pihak eksekutif dan legislatif terpilih pada Pemilu 2024 kelak mampu mewujudkan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen.

"Hal ini demi mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat yang lebih merata," pungkasnya. (mrk/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: