Wakil Ketua MPR: PPHN Solusi Pembangunan Nasional yang Terarah dan Berkesimbungan

Sabtu, 16 Maret 2024 – 00:07 WIB
Wakil Ketua MPR Amir Uskara meyakini jika nantinya PPHN terwujud, arah pembangunan nasional tidak lagi disesuaikan dengan visi dan misi presiden terpilih. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Amir Uskara mengatakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang digagas MPR dapat menjadi solusi pembangunan nasional yang terarah dan berkesinambungan, mulai dari pembangunan ekonomi, politik, demokrasi, budaya dan lainnya.

"Dari Ketua MPR, saya mengetahui perihal PPHN ini. Saya pikir ini luar biasa. Bisa menjadi solusi segala permasalahan bangsa ini ke depan,” kata Amir Uskara dalam keterangan resminya, Jumat (15/3).

BACA JUGA: Selain Tanggapi Wacana PPHN, Qodari Juga Usulkan Masa Jabatan Presiden Lima Periode

Dia menyampaikan jika nantinya PPHN terwujud, arah pembangunan nasional tidak lagi disesuaikan dengan visi dan misi presiden terpilih.

Namun, berpedoman dan mengacu kepada PPHN dan terus bersambung sampai ke daerah-daerah.

BACA JUGA: Baru Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara Langsung Singgung Hal Ini

“Ini yang saya suka dari PPHN, siapapun pemimpinnya akan mengacu kepada PPHN sehingga tercipta keselarasan yang sempurna dari pusat ke daerah," ungkapnya.

Amir mengatakan jika masih mengacu kepada visi misi presiden terpilih, maka lima tahun akan terus berganti arah pembangunan nasional.

BACA JUGA: Bedah Buku PPHN Tanpa Amandemen, Bamsoet Ungkap Alasan Negara Butuh Peta Jalan Model GBHN

"Menurut saya itu malah akan memboroskan anggaran negara, karena banyak program yang tidak berjalan karena berganti kepemimpinan,” tegas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Menurut Amir, PPHN melalui perencanaan pembangunan demokrasi, politik dan ketatanegaraan Indonesia juga bisa menjadi acuan mau dibawa ke arah mana bangsa dan negara ini ke depan.

Dia mencontohkan PPHN akan dirumuskan tentang kontinuitas sistem Pemilu, apakah masih dilanjutkan pemilihan langsung atau tidak.

“Itu hanya salah satu contoh saja. Banyak hal lainnya dalam perencanaan pembangunan politik dan demokrasi serta ketatanegaraan Indonesia, yang bisa dirumuskan dalam PPHN,” tegasnya kembali.

Dia pun menegaskan bahwa PPHN sebagai patron atau acuan dalam perencanaan pembangunan nasional di semua bidang sangat penting untuk segera diwujudkan.

"Kalau bisa di periode MPR 2019-2024 sudah selesai. Sebab, PPHN akan menjadi rel yang harus diikuti oleh siapapun pemimpin, baik nasional dan daerah," ujarnya.

Ditambahkannya, di PPHN juga mesti dirumuskan target-target dalam menjalankan pembangunan, yang harus dicapai oleh siapapun yang mengelola daerah atau negara ini.

Misalnya, akan ditetapkan dalam PPHN target pertumbuhan ekonomi berapa persen.

Pemimpin kemudian akan melakukan sesuatu agar target itu tercapai.

“Diharapkan dengan adanya target ini, akan muncul gairah dalam kinerja dan kerja-kerja pemimpin dan pemerintahannya. Tentu saja, dalam menyusun target itu akan dipertimbangkan secara matang seluruh aspek yang mempengaruhi dalam pencapaian target,” pungkasnya. (mrk/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler