Wakil Ketua MPR Singgung Hasil Survei Denny JA yang Menjawab Data Milik Luhut

Sabtu, 12 Maret 2022 – 17:03 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi hasil survei LSI Denny JA yang menjawab data milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan Pemilu 2024. Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyinggung hasil survei terbaru LSI Denny JA soal pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeklaim punya data tentang rakyat tidak tertarik pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, Luhut menuturkan bahwa rakyat yang tidak tertarik Pemilu 2024 berasal dari pemilih PDI Perjuangan (PDIP), Gerindra, Demokrat, hingga PKB.

BACA JUGA: Adian Napitupulu Komentari Pernyataan Luhut dan Muhaimin, Telak Banget

Menurut Hidayat, temuan LSI Denny JA bertentangan dengan data milik Luhut.

Pemilih parpol kontestan Pemilu 2019 kompak menolak isu penundaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2024 tersebut.

BACA JUGA: Jokowi Semestinya Lepas dari Pengaruh Orang yang Berpikiran Nakal

"Dari hasil terbaru survei LSI Denny JA, terkonfirmasi bahwa mayoritas mutlak pemilih PDIP, Gerindra, dan Demokrat. Tidak sebagaimana diklaim LBP (Luhut Binsar Panjaitan, Red) sebagai pendukung penundaan pemilu," kata Hidayat di Twitter akun @hnurwahid, Sabtu (12/3).

Survei LSI Denny JA yang dilaksanakan pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 menyatakan, 66,2 persen pemilih PKB menolak isu penundaan Pemilu 2024.

BACA JUGA: Fadli Zon Berani Menantang Luhut Binsar, Ada Frasa Menghalalkan Segala Cara, Telak!

Sebanyak 80,5 persen pemilih Gerindra menolak narasi penundaan Pemilu 2024.

Selanjutnya, pemilih PDIP dan Golkar mayoritas menolak isu penundaan pemilu dengan 56,3 persen dan 71,6 persen.

Hasil survei LSI Denny JA juga menyatakan, pemilih Demokrat dan PKS menolak isu penundaan pemilu dengan 87,5 persen dan 85,8 persen.

"Partai-partai yang ada di koalisi atau di luarnya tidak mendukung pemilu ditunda," kata Hidayat.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Jokowi.

Rakyat, kata Luhut, tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019.

Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu, seperti kecebong, kampret, dan kadrun.

"Yang menengah ke bawah ini pokoknya pengin tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.

Luhut mengungkapkan, rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah karena pandemi Covid-19.

Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.

"Dibilang kami mau habiskan Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa sih. Rp 110 triliun untuk pilpres dan pilkada serentak. Itu rakyat yang bicara," tutur Luhut.

Alumnus Akabri 1970 itu bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.

"Nah, orang-orang ini ada di Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, Golkar, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami," beber Luhut. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ritual Adat saat Presiden Jokowi Berkemah di IKN Nusantara, Tanah & Air dari Tempat Sakral


Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Aristo Setiawan, Tarmizi Hamdi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler