jpnn.com - JAKARTA-Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI ditangkap polisi atas tuduhan merencanakan makar, Jumat (2/12). Kelompok ini sebelumnya telah menyatakan niat untuk mendesak MPR mengelar sidang istimewa (SI).
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai misi Gerakan Selamatkan NKRI itu cukup aneh. Apalagi kalau sasaran mereka menuntut sidan istimewa adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah.
BACA JUGA: Motor Dititipkan, Bu Retno Jalan Kaki ke Istana
"Dari sisi formal, sejak reformasi, sidang Istimewa itu sudah tidak lagi dikenal, sehingga sangat sulit untuk meminta MPR segera melakukan sidang tersebut," katanya saat ditemui INDOPOS di sela aksi Bela Islam III di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (2/12).
Meski begitu, Hidayat pun menekankan bahwa SI MPR bisa dilaksanakan jika memenuhi sejumlah pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden.
BACA JUGA: Cerita Aldwin tentang Rachmawati Soekarnoputri saat Diperiksa
"Kalau memang ada pelanggaran dalam hukum, korupsi atau kejahatan moral, maka baru bisa didorong untuk SI," ucapnya.
Selain itu, lanjut Hidayat, mekanisme SI untuk memakzulkan presiden harus terlebih dahulu mendapat usulan dari dua pertiga anggota DPR dalam sidang paripurna. Kemudian keputusan itu diteruskan ke Mahkamah Konstitusi sebelum diserahkan ke MPR untuk dibahas dalam paripuna.
BACA JUGA: Sanksi Tegas KLHK Untuk Perusak Lingkungan
Untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden, lanjut dia lagi, harus mendapat persetujuan dari dua pertiga anggota MPR yang hadir dalam sidang.
"Jadi pelaksanaan SI pun tak semudah membalikkan tangan. Prosesnya panjang," jelas Hidayat.
Lagipula, kata politikus PKS ini, SI MPR akan sulit untuk didorong jika hanya didasari permasalahan kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Aksi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI terhadap kasus Ahok tak ada kaitannya mengarah pada kedudukan presiden. Ini harus dibedakan. Aksi 4 November (411) ataupun 2 Desember (212) ini murni karena penistaan agama," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Rachmawati Sukarnoputri, beserta sejumlah pimpinan Gerakan Selamatkan NKRI, termasuk musisi Ahmad Dhani akan menyambangi komplek parlemen untuk menemui pimpinan DPR dan MPR. Keduanya meminta agar SI segera digelar.
"Besok (kemarin, Red) saya akan ke MPR, untuk memberikan resolusi atau maklumat kepada MPR, agar segera melakukan SI," ujar Rachmawati saat konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakata Pusat, Kamis (1/12).
Senada juga diucapkan aktivis GS NKRI Sri Bintang Pamungkas. Meskipun dirinya akan ikut gabung di GNPF MUI melaksanakan aksi damai 212, namun setelah Salat Jumat, Bintang dan kelompoknya tetap akan demonstrasi ke gedung DPR, Senayan.
"Kami bergerak ke MPR, DPR setelah jam 13.00 WIB. Ini gerakan di luar kesepakatan itu (GNPF MUI dengan Polri)," tandasnya. (dli/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Diminta Tindak Tegas Pelaku Penistaan
Redaktur : Tim Redaksi