jpnn.com - JAKARTA - Setiap politikus pasti menginginkan kejelasan karirnya dalam berpolitik. Ketika proses karir politik seseorang terhenti karena apapun alasannya, akan menjadi wajar bila seseorang mencari partai politik tertentu yang dia yakini bisa memuluskan karir politiknya.
Hal tersebut dikatakan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, saat dihubungi JPNN.com terkait pindahnya Wali Kota Batam Muhammad Rudi dari Partai Demokrat ke Partai Nasional Demokrat (NasDem), Rabu (31/8).
BACA JUGA: Beginilah Patgulipat untuk Mengatur Perkara Saipul Jamil
"Demi karir politik, sah-sah saja saudara Rudi pindah partai politik. Apalagi diberitakan sudah sudah lima bulan terpilih sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Batam, namun tak kunjung dilantik. Mungkin dia pikir karir politiknya di Demokrat sudah berakhir," kata Margarito.
Karena peristiwanya sudah terjadi, Margarito justru menyarankan Demokrat untuk mengambil hikmahnya dan sesegera mungkin mengevaluasi diri. "Kenapa lambat melantiknya untuk jadi Ketua DPC Batam, sebab untuk terpilih jadi ketua itu tidak mudah karena membutuhkan konsolidasi yang cukup rumit," tegasnya.
BACA JUGA: Besok, Gerhana Matahari Cincin Bisa Diamati di 10 Provinsi Ini
Selain itu, Margarito menegaskan Partai NasDem tidak bisa dituduh sebagai pembajak kader karena saat Rudi pindah ke NasDem statusnya di Drmokrat tidak jelas.
"Di saat statusnya tidak jelas, di depan matanya ada tempat yang dia yakini bisa menjamin karir politiknya, ya harus ambil. Justru menjadi tidak logis kalau Rudi tetap bertahan dengan status yang tidak jelas," tegasnya.
BACA JUGA: Kakak Bang Ipul Beri Rp 300 Juta, Bertha hanya Serahkan Rp 250 Juta
Margarito berpandangan, semua partai politik saat ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang berbakat di bidang politik untuk bergabung dengan partainya. "Rudi ini sudah punya jam terbang dan kapabel di kancah politik sehingga jadi wali kota. Kenapa tidak proses?" tanya dia.
Karena itu, Margarito menepis tudingan bahwa wali kota Batam itu tidak punya etika berpolitik. "Peristiwa tersebut tidak tidak bisa dikait-kaitkan dengan etika berpolitik. Ini masalah karir politik orang, bos," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Diharapkan Ikut Mensukseskan Tax Amnesty
Redaktur : Tim Redaksi