jpnn.com - JAKARTA--Sikap kepala daerah yang ikut memperjuangkan tenaga honorer mendapat apresiasi Forum Honorer Indonesia (FHI). Pasalnya, banyak kada yang menolak keberadaan honorer kategori dua (K2).
"Kami beri apresiasi kepala daerah yang ikut memperjuangkan tenaga honorer. Salah satu contohnya Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya yang peduli dan menyambut baik perjuangan tenaga honorer," kata Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi kepada JPNN, Minggu (14/12).
BACA JUGA: Pengaduan Publik Didominasi Pertanahan
Sebagai bukti kepedulian Ridho Yahya, lanjutnya, sudah beberapa kali penerimaan CPNS tidak membuka lowongan untuk pelamar umum dengan pertimbangan akan menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer. Baik yang sudah lolos K2 maupun belum lolos.
"Pak Ridho Yahya menunjukkan kesungguhannya membantu honorer dengan beberapa kali melayangkan surat permohonan kepada pemerintah pusat agar tenaga honorer Kota Prabumulih diangkat menjadi CPNS mengingat belanja pegawai masih di bawah 50 persen," ucapnya.
BACA JUGA: Dua Anggota Tim SAR Ikut Jadi Korban
Untuk memudahkan proses administrasi, Ridho Yahya telah menandatangani dan membuatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tenaga honorer K2 yang belum lolos kurang lebih 74 orang. Rekomendasi itu menurut Hasbi, telah diserahkan ke KemenPAN-RB pada Agustus lalu.
"Kami berharap langkah Wako Prabumulih serta kada yang peduli honorer bisa diikuti daerah lainya untuk memperhatikan peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer," terangnya.
BACA JUGA: Kantor Camat Jauh, 74 Ribu Warga Belum Urus e-KTP
Dikatakan, FHI meminta dan mendesak pemerintah pusat agar mendengar serta memproses aspirasi pemerintah daerah dalam penyelesaian tenaga honorer. Apalagi daerah-daerah yang belanja pegawainya masih di bawah 50 persen, termasuk daerah pemekaran, agar mendapat perhatian khusus dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Biaya Makan Minum Pejabat Pijay Rp 2,2 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi