Wako/Bupati Dilarang jadi Jurkam Pilgub

jpnn.com - JAKARTA - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerbitkan aturan tertulis, Mendagri Mardiyanto sudah melarang bupati/walikota dan wakilnya terlibat dalam upaya pemenangan salah satu calon gubernur/wakil gubernur di seluruh pilkada tingkat provinsiMardiyanto menegaskan, pelarangan itu berdasar UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005

BACA JUGA: Mendagri Lantik Kepala Bawaslu

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berdalih bahwa sebagai pejabat negara mereka harus bersikap netral.

"Pejabat negara maupun kepala daerah tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan calon gubernur/wakil gubernur tertentu," ungkap Mardiyanto di kantornya, kemarin.

Mardiyanto sendiri mengaku sudah menerapkan pelarangan mengenai hal itu

"Mereka tak diizinkan ikut kampanye untuk calon gubernur tertentu, seperti yang terjadi di Jawa Timur, saya tak memperbolehkan," ujar Mardiyanto

BACA JUGA: KPU Loloskan 34 Parpol

Beberapa waktu lalu, melalui surat yang diteken Dirjen Otonomi Daerah Sodjuangon Situmorang, Mardiyanto tidak memberikan izin yang diajukan Walikota Surabaya Bambang DH untuk menjadi juru kampanye cagub Jatim SoetjiptoMaklum, Bambang dan Soetjipto sama-sama tokoh PDI Perjuangan.

Namun, kata Mardiyanto, bupati/walikota dan wakilnya tidak dilarang untuk ikut menjadi jurkam dalam pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif

BACA JUGA: Jelang Pemilu, Pendataan HP Diperketat

"Itu nanti akan diatur lebih lanjut oleh KPU," imbuhnyaKPU sendiri saat ini sedang menggodok aturan mengenai keterlibatan pejabat negara, termasuk kepala daerah, dalam kampanye pemilu 2009Aturan yang sedang dirancang KPU ini mengacu kepada PP No.9 Tahun 2004 tentang kampanye pemilu oleh pejabat negara(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbuka, Peluang DPR Jadi Broker