Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Arie Rompas mengatakan kedatangan Sekjen PBB, hanya membawa agenda-agenda asing untuk masuk ke Kalteng
BACA JUGA: Kadishut Susul Mantan Bupati Mentawai ke Penjara
Artinya kedaulan Indonesia termasuk Kalteng akan lebih besar intervensi yang dilakukan oleh negara asing.“Intervensi dilakukan negara asing melalui penanaman modal, bahwa ada perusahaan asing yang akan masuk, termasuk juga dengan membeli beberapa saham pertambangan di Kalimantan, itu agenda (sekjen PBB) sebenarnya,” kata Arie Rompas di kepada Radar Sampit, Jumat (18/11).
Arie menambahkan, mengenai pengelolaan lingkungan, Indonesia sebenarnya mampu untuk mengelola asal dengan serius, bahkan tanpa bantuan dari luar asing untuk kesejahteraan masyarakat, indonesi sudah bisa
Bahkan apabila tidak ada kebijakan di bidang sumberdaya alam (SDA), akan mengakibatkan, rusak lingkungan menjadi lebih parah serta konflik baru yang akan muncul ditengah-tengah masyarakat.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah, agar memberi jaminan kepada masyarakat adat, karena program Reducing Emissions from Deforestation and Degradation plus (REDD+), harus memiliki kawasan hutan yang luas, sehingga banyak menopoli tanah di Kalteng dengan proyek REDD+.
“Hak masyarakat adat atau masyarakat lokal harus menjadi jaminan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang-ruang
BACA JUGA: Akhir Penentuan Tari Saman, Jadi Warisan Budaya Tak Benda Unesco
Kemudian kebijakan itu, didorong untuk kesejahteraan masyarakat, sekitar hutan.Walhi berharap pemerintah daerah mencarikan program yang benar-benar mengedepankan hak masyarakat
BACA JUGA: Kampus Terbakar, UNP Rugi Rp1,5 Miliar
(dot)BACA ARTIKEL LAINNYA... Oegroseno Siap Pimpin Pujakusuma
Redaktur : Tim Redaksi