jpnn.com - JAKARTA - Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya disarankan untuk segera menemui Dirut Pertamina di Jakarta guna meminta penjelasan mengenai kepemilikan aset PT Arun NGL pasca berhenti beroperasi pada Oktober mendatang.
"Agar tidak simpang siur informasinya, ya walikota bersama pihak Pemprov Aceh segera saja menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina," saran Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara kepada JPNN kemarin (2/9).
BACA JUGA: Usul Pemberkasan Honorer K2 Ditenggat Akhir 2014
Pernyataan mantan anggota DPD RI 2004-2009 itu menanggapi statemen Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya yang mengaku mendapat kabar bahwa Pertamina diam-diam telah menyiapkan PT Arun Bontang Solution (ABS) untuk akan mengambil semua aset PT Arun NGL pasca Oktober mendatang.
BACA JUGA: Arkeolog Asing Teliti Gua Harimau
Walikota merasa belum diajak bicara, padahal menurutnya, aset itu merupakan hak Pemerintah Aceh dan Pemko Lhokseumawe. Terlebih lagi, belum ada kesepakatan pembagian saham jatah pemda.
JPNN belum berhasil minta tanggapan pihak Pertamina. Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, belum mau mengangkat ponselnya. Ditanya lewat layanan pesan singkat (SMS) juga belum membalas.
BACA JUGA: Warga Lingga Khawatirkan Penambahan Populasi Buaya
Marwan Batubara mengatakan, sudah semestinya pemda mendapatkan jatah saham, sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan.
"Seperti blok Cepu, itu pemda mendapatkan maksimal 10 persen saham," kata Marwan. Hanya saja, diakui itu aturan umum, bukan mengacu pada aturan kekhususan Aceh.
Marwan memaklumi juga Walikota Lhokseumawe marah lantaran merasa tidak ikut dilibatkan. Namun, menurutnya, jika komunikasi dengan Jakarta terus dilakukan, tentunya walikota bisa memperoleh penjelasan yang gamblang.
"Tinggal bicarakan baik-baik saja karena aturan sudah jelas bahwa memang pemda berhak mendapatkan saham. Pemda itu kan butuh PAD untuk proses pembangunan," pungkasnya
Diberitakan sebelumnya, Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Senin (1/9), menuding Pertamina selaku operator yang ditunjuk pemerintah pusat telah menyusun skenario dengan menciptkan perusahaan perusahaan seperti PT ABS, Perta Arun Gas, Pertagas dan PLN untuk menjadi pengendali aset PT Arun dan memarjinalkan pemerintah daerah.
“Ini penipuan gaya lama dan tidak berlaku lagi. Kita akan lawan agar hak-hak Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak diambil alih,” tegas Suadi Yahya.
Sekedar perbandingan dengan saat habis masa kontrak konsorsium perusahaan Jepang (NAA) di PT Indonesia Asahan Aluminium (NAA) pada Oktober 2013, hingga saat ini juga belum jelas jatah saham pemkab/pemko dan Pemprov Sumut.
Begitu kontrak NAA berakhir, 100 persen langsung dikuasai pemerintah pusat terlebih dahulu. Mengenai pemberian jatah saham ke pemda, dibahas belakangan, tergantung proses negosiasi dan kesiapan pemda sendiri terkait pendaaannya.
Yang pasti, pemerintah pusat sudah menjamin pemda akan mendapatkan saham. Hingga kini, dalam kasus PT Inalum, belum ada keputusan berapa persen saham yang diberikan untuk pemda. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sopir Ngantuk, Truk Hantam Truk
Redaktur : Tim Redaksi