jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyampaikan dalam menjalankan reforma agraria senantiasa mempertimbangkan kontekstual Papua yang dimulai dari pemetaan sosial dan spasial wilayah adat.
“Hal ini sesuai dengan satu instruksi presiden yang mengarahkan untuk melakukan pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan fokus kepada Orang Asli Papua (OAP),” kata Wamen Surya secara daring dalam acara Lokakarya dan Diskusi Perdasus Masyarakat Adat–Pemerintah Daerah Maybrat, Selasa (23/11).
BACA JUGA: Wamen Surya Tjandra Meyakini Kebijakan Satu Peta Strategi Selesaikan Konflik Agraria
Wamen Surya juga menegaskan pentingnya pemetaan sosial dan spasial secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat agar terwujud kesepakatan dan tidak ada batas yang tertindih.
“Jadi, klaim dari masyarakat adat dan Pemda harus tersinkron dengan data dari Kementerian ATR/BPN. Itulah mengapa teman-teman Kementerian ATR/BPN perlu diajak proses dari awal,” imbaunya.
BACA JUGA: Wamen Surya Tjandra Dorong Percepatan PTSL di Depok
Dalam kesempatan itu, Wamen Surya menjelaskan Inpres Nomor 9 Tahun 2020.
Di dalam regulasi tersebut, terdapat beberapa fokus, salah satunya kepastian hukum hak atas tanah serta fasilitasi penanganan masalah hukum tanah adat dan tanah ulayat.
“Selain itu, adanya percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago dan Domberay, Kabupaten Maybrat ini masuk dalam kawasan Domberay. Secara dasar hukum sudah ada, tinggal eksekusinya,” ujarnya. (mcr18/jpnn)
BACA JUGA: Wamen Surya Tjandra Beberkan Kunci Keberhasilan Transformasi Digital
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mercurius Thomos Mone