jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra mengungkapkan konflik agraria terjadi karena permasalahan ketimpangan akses dan kepemilikan atas tanah.
Menurutnya, untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan strategi yang matang.
BACA JUGA: Menko Airlangga Soroti Pentingnya Kebijakan Satu Peta untuk Perencanaan Pembangunan
Salah satunya melalui kebijakan atau strategi yang sedang dilakukan yaitu One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta.
"Kebijakan Satu Peta ini merupakan kebijakan dari presiden," ujar Wamen Surya melalui keterangan yang diterima Sein (15/11).
BACA JUGA: Jokowi Minta Kebijakan Satu Peta Segera Dituntaskan
Dia menegaskan dengan adanya kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu ke data spasial yang akurat.
Dia menyampaikan kebijakan Satu Peta dibutuhkan karena kebijakan antarkementerian atau lembaga memiliki perspektif data peta yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan konflik.
BACA JUGA: Penyelesaian Konflik Agraria, Surya: Hati, Hukum, Politik Harus Digabungkan
"Artinya, koordinasi antara kementerian atau lembaga ini sangat penting dalam rangka penyelesaian konflik agraria. Ini merupakan salah satu strategi kunci," ttegasnya.
Hingga saat ini Wamen Surya mengaku koordinasi antara lembaga sudah terus berjalan bahkan melibatkan KPK.
"Hingga kini, memang koordinasi terus berjalan dan bahkan saat ini KPK ikut bergabung sebagai suatu langkah untuk membereskan sumber-sumber pendapatan yang memiliki permasalahan," bebernya.
Wamen Surya menegaskan konflik tanah adalah masalah yang sangat kompleks dan sulit yang membutuhkan penanganan serius.
"Jika kita melihat dengan jeli, ada suatu kebutuhan dari masyarakat di dalamnya dan presiden sangat serius dalam penyelesaian konflik agraria ini," ujar Wamen Surya. (mcr18/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi