jpnn.com - PALU - Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengingatkan bahwa aparatur sipil negara di bawah naungan Kementerian Agama harus bersikap netral pada Pemilihan Umum Serentak dan Pilkada 2024. Dia mengingatkan bahwa ASN lingkup Kemenag tidak boleh menjadi tim pemenangan peserta Pemilu Serentak dan Pilkada 2024.
"Saya meneruskan amanah Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas), bapak ibu sebagai ASN harus bersikap netral, tidak boleh menjadi bagian yang ikut kampanye, ikut mendukung peserta pemilu," kata Saiful saat menyampaikan sambutan pada pembekalan 1.000 mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (25/10).
BACA JUGA: Oknum ASN di Gorontalo Terlibat Kasus Penggelapan, Rugikan Korban Ratusan Juta
Pemilu Serentak 2024 proses dan tahapannya telah dimulai.
Saat ini untuk pemilihan presiden dan wakil presiden telah memasuki tahapan pendaftaran.
BACA JUGA: Menuju Konferensi Moderasi Beragama, Kemenag Suarakan Kedamaian dalam HeterogenitasÂ
Untuk pemilihan legislatif tingkat DPR RI, DPD RI, DPPD provinsi dan kabupaten/kota juga masuk tahapan pencalonan.
Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan tahapan kampanye pemilihan umum serentak mulai 28 November 2023-10 Februari 2024.
BACA JUGA: 2 Jurus Jitu Bagi PNS dan PPPK Menjaga Netralitas, Terhindar dari PemecatanÂ
Dia mengatakan bahwa pemilu maupun pilkada merupakan proses demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Menurutnya, untuk mewujudkan demokrasi dan pemilu maupun pilkada berkualitas, harus terbebas dari segala bentuk praktik politik identitas.
"Karena politik identitas hanya merusak dan mengacaukan nilai-nilai keharmonisan dalam sosial kemasyarakatan," ungkapnya.
Belajar dari Pemilu 2019, yang sesama manusia dan masyarakat Indonesia satu bangsa, satu bahasa, saling mengejek dengan kata "cebong" dan "kampret". "Padahal kedua-duanya adalah manusia, yang menurut Tuhan adalah makhluk yang paling sempurna," ungkapnya.
Oleh karena itu, dia menyatakan, ASN lingkup Kemenag termasuk ASN UIN Datokarama tidak boleh terlibat dalam dukung mendukung.
Selain itu, juga tidak boleh terlibat dalam praktik politik identitas atau politisasi SARA.
"Ini yang akan merusak tatanan ASN kita, dan kalau ASN-nya rusak, apalagi di kampus, maka pasti akan menular ke mahasiswa," ungkapnya
Maka dari itu, kata dia, ASN lingkup Kemenag termasuk ASN UIN Datokarama harus menahan diri, dan jadilah ASN yang netral. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi