jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengungkapkan masih banyak ustaz dan mubalig seringkali membesar-besarkan masalah khilafiyah, sehingga menimbulkan gesekan di masyarakat.
Akibatnya, sebagian masyarakat mengambil tindakan penolakan terhadap ustaz atau mubalig bersangkutan.
BACA JUGA: Wamenag Sebut Umat Islam Mudah Dipecah-belah
"Jadi penolakan atau pelarangan itu terjadi bukan dilakukan oleh pemerintah tetapi dari masyarakat sendiri," kata Zainut dalam pesan tertulisnya, Selasa (13/4).
Dia menambahkan ulah ustaz yang terlalu mengeksploitasi khilafiyah, merasa dirinya paling benar dan yang lain dianggap salah atau bid'ah membuat masyarakat marah.
BACA JUGA: Istri Dicibir Usai Joget di TikTok, Ustaz Solmed Berkomentar Begini
Atas dasar itu, Kemenag memanfaatkan momentum Ramadan 1442 H/2021 M, mengajak para tokoh agama, pimpinan ormas Islam, khususnya MUI agar bisa menjembatani perbedaan, merumuskan etika ukhuwah dan etika dakwah sehingga bisa dijadikan pedoman.
"Kami berharap MUI bisa berperan penuh," imbuh Zainut.
BACA JUGA: Klarifikasi Kemenag soal Polemik Pelarangan Ceramah di Pelni
Dia sebelumnya memberikan klarifikasi soal polemik daftar penceramah kegiatan pengajian Ramadan 1442 H yang menjadi keputusan direksi PT Pelni.
Menurut Zainut, pemerintah tidak pernah melarang ustaz, mubalig atau tokoh agama dalam melaksanakan tugas dakwah.
Pemerintah, lanjutnya, hanya mengimbau kepada para ustaz, mubalig, dan tokoh agama dalam menyampaikan materi dakwah agar menjaga nilai-nilai kerukunan, persaudaraan, dan toleransi.
Menurut dia, di dalam negara yang majemuk dibutuhkan kearifan dalam memaknai perbedaan.
Zainut berharap perbedaan yang terjadi antarumat Islam jangan sampai menimbulkan perpecahan.
Terlebih bila perbedaan tersebut hanya pada wilayah ikhtilaf, furu'iyat atau cabang agama bukan pada pokok ajaran agama. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zainut: MUI Tidak Pernah Minta Presiden Bubarkan BPIP
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad